Pantau - Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mendesak Rusia segera membebaskan seorang jurnalis Jepang yang ditahan atas dugaan spionase sejak 13 Oktober 2026 di Pulau Sakhalin, Rusia.
Desakan tersebut disampaikan Motegi kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, Jumat (30/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi pertemuan resmi pertama antara menteri luar negeri kedua negara dalam sekitar lima tahun terakhir, di tengah hubungan diplomatik Jepang dan Rusia yang masih tegang.
Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang, pertemuan resmi terakhir kedua menteri luar negeri berlangsung pada September 2021.
Selain membahas penahanan jurnalis, kedua pejabat turut menyinggung perang Rusia-Ukraina serta sejumlah persoalan bilateral yang belum terselesaikan.
Jepang Minta Rusia Bebaskan Wartawan Hokkaido Shimbun
Jurnalis yang ditahan merupakan warga negara Jepang yang bekerja untuk surat kabar Hokkaido Shimbun, media yang berkantor pusat di Sapporo.
Wartawan tersebut ditahan Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) pada 13 Oktober 2026 di Pulau Sakhalin, wilayah Timur Jauh Rusia, atas dugaan kegiatan spionase.
Penahanan itu menambah ketegangan hubungan kedua negara yang sebelumnya telah memburuk akibat perbedaan sikap terhadap perang di Ukraina.
Pemerintah Jepang melalui Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi meminta Rusia segera membebaskan jurnalis tersebut.
Menurut informasi yang disampaikan, pejabat Kedutaan Besar Jepang di Moskow dijadwalkan memperoleh kesempatan mengunjungi wartawan yang ditahan pada Senin (2/11/2026).
Kasus penahanan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam pembicaraan Motegi dan Lavrov di sela-sela forum G20.
Pertemuan Menlu Jepang dan Rusia Bahas Perang Ukraina
Selain persoalan penahanan jurnalis, Motegi turut menyampaikan sikap Jepang mengenai konflik Rusia dan Ukraina.
Jepang meminta Rusia mengambil langkah konkret untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Perang Rusia-Ukraina berlangsung sejak Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.
Sejak konflik tersebut berlangsung, Jepang bersama negara-negara anggota Kelompok Tujuh atau G7 memberlakukan berbagai sanksi terhadap Rusia.
Kebijakan sanksi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperburuk hubungan diplomatik Tokyo dan Moskow.
Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan Motegi dan Lavrov sepakat untuk terus mempertahankan komunikasi antara kedua negara.
Kesepakatan tersebut dicapai di tengah perbedaan pandangan mengenai sejumlah persoalan internasional dan bilateral.
Sengketa Pulau di Dekat Hokkaido Kembali Disinggung
Dalam pertemuan tersebut, Motegi juga menegaskan kembali posisi Jepang mengenai sejumlah persoalan bilateral yang belum terselesaikan.
Salah satu isu yang dibahas berkaitan dengan pulau-pulau di lepas pantai Hokkaido yang berada di bawah penguasaan Rusia, tetapi diklaim Jepang.
Sengketa wilayah tersebut telah lama menjadi salah satu sumber ketegangan hubungan kedua negara.
Pada Agustus 2026, Jepang menyampaikan protes atas kunjungan pertama Presiden Rusia Vladimir Putin ke salah satu pulau yang diklaim Tokyo.
Persoalan wilayah itu kembali menjadi bagian dari pembahasan diplomatik antara kedua menteri luar negeri di Amerika Serikat.
Rusia Minta Jepang Hentikan Kebijakan yang Dianggap Tidak Bersahabat
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan pandangan berbeda mengenai upaya pemulihan hubungan bilateral.
Menurut pihak Rusia, Sergey Lavrov menegaskan bahwa Jepang perlu menghentikan kebijakan yang dianggap tidak bersahabat terhadap Moskow apabila ingin melanjutkan dialog secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan hubungan kedua negara yang memburuk setelah Jepang menerapkan sanksi terhadap Rusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyebutkan bahwa pertemuan bilateral di sela-sela forum G20 diselenggarakan atas permintaan pihak Jepang.
Sebelum pertemuan resmi tersebut, Motegi dan Lavrov sempat melakukan percakapan singkat di Filipina pada Juli 2026.
Percakapan itu berlangsung di sela-sela pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Pertemuan di Atlanta pada 30 Oktober 2026 menjadi forum resmi pertama kedua menteri luar negeri sejak September 2021, dengan penahanan jurnalis Jepang, perang Ukraina, dan sengketa wilayah sebagai sejumlah isu yang dibahas.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
