Pantau - Ketua Mahkamah Konstitusi Polandia yang diskors, Bogdan Swieczkowski, menuding telah terjadi kudeta negara di Polandia di tengah meningkatnya ketegangan politik dan hukum antara lembaga peradilan konstitusi dengan pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk.
Tuduhan tersebut disampaikan Swieczkowski pada Senin (2/11/2026) melalui kanal YouTube Kanal Zero ketika membahas krisis kelembagaan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi Polandia.
Swieczkowski menilai perkembangan politik di negaranya semakin serius karena dianggap telah mengarah pada tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kudeta negara.
"Situasi ini harus ditanggapi lebih serius karena kita sedang menghadapi kudeta negara di Polandia," kata Swieczkowski melalui kanal YouTube Kanal Zero.
Pernyataan tersebut muncul ketika perselisihan mengenai kepemimpinan, kewenangan, dan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi Polandia semakin memanas.
Swieczkowski Peringatkan Sidang Mahkamah Konstitusi Berpotensi Melanggar Hukum
Selain menuding adanya kudeta negara, Swieczkowski menyoroti rencana penyelenggaraan sidang pleno hakim Mahkamah Konstitusi Polandia yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (3/11/2026).
Ia meyakini sidang tersebut tidak akan memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Swieczkowski, sidang pleno Mahkamah Konstitusi harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari keseluruhan 15 hakim yang menjadi anggota lembaga tersebut.
Berdasarkan ketentuan itu, jumlah minimal hakim yang harus hadir agar sidang memenuhi kuorum adalah 10 orang.
Swieczkowski memperingatkan bahwa penyelenggaraan sidang tanpa memenuhi persyaratan tersebut merupakan pelanggaran hukum.
"Mereka akan melanggar hukum. Fakta bahwa mereka kembali melakukan tindakan yang bersifat kriminal tidak berarti ketentuan hukum dalam hal ini tidak jelas dan transparan. Aturannya menyebutkan bahwa dua pertiga dari 15 hakim, yang berarti kuorum selalu berjumlah 10 hakim. Ketentuan ini selalu berlaku dan akan tetap demikian," ujar Swieczkowski.
Ia menegaskan bahwa ketentuan kuorum tersebut telah diatur secara jelas dan tetap harus dipatuhi dalam setiap penyelenggaraan sidang pleno.
Pemerintahan Donald Tusk Berupaya Nonaktifkan Pimpinan Mahkamah Konstitusi
Ketegangan politik di Polandia semakin meningkat setelah pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk berupaya menonaktifkan Bogdan Swieczkowski dari kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Langkah serupa juga diarahkan kepada Bartlomiej Sochanski yang menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Polandia.
Perselisihan tersebut berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan pimpinan lembaga peradilan konstitusi, termasuk komposisi hakim yang sebagian diangkat pada masa pemerintahan sebelumnya.
Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Polandia, Waldemar Zurek, turut mengambil langkah hukum dengan meminta pencabutan kekebalan hukum Swieczkowski dan Sochanski.
Permintaan tersebut diajukan untuk membuka kemungkinan proses hukum terhadap keduanya atas tuduhan menghalangi proses peradilan.
Upaya pemerintah terhadap kedua pimpinan Mahkamah Konstitusi itu menjadi bagian dari perselisihan politik dan hukum yang semakin tajam antara lembaga eksekutif dan peradilan konstitusi Polandia.
Demonstran Kepung Gedung Mahkamah Konstitusi, Polisi Lakukan Penangkapan
Krisis politik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi Polandia juga memicu demonstrasi di sekitar gedung lembaga peradilan tersebut.
Pada 30 Oktober 2026, sejumlah demonstran mengepung gedung Mahkamah Konstitusi di tengah meningkatnya ketegangan mengenai perkembangan politik dan hukum di Polandia.
Dalam aksi tersebut, sebagian demonstran berupaya menerobos barikade pengamanan yang dipasang di sekitar kawasan pengadilan.
Aparat kepolisian kemudian melakukan penangkapan setelah terjadi upaya penerobosan barikade oleh sejumlah peserta demonstrasi.
Peristiwa tersebut turut mendapat perhatian pemimpin oposisi Polandia, Jaroslaw Kaczynski, yang menyampaikan kritik keras terhadap perkembangan situasi politik di negaranya.
Kaczynski menilai tindakan yang berlangsung di tengah perselisihan Mahkamah Konstitusi merupakan tahap baru dari proses yang disebutnya sebagai kudeta negara yang masih berlangsung.
Penilaian Kaczynski tersebut sejalan dengan tuduhan Swieczkowski mengenai dugaan kudeta negara di Polandia.
Meski demikian, tuduhan kudeta yang disampaikan kedua tokoh tersebut merupakan penilaian politik dan belum menjadi fakta yang dipastikan melalui proses hukum.
Krisis Mahkamah Konstitusi Polandia kini mencakup perselisihan kepemimpinan pengadilan, ketentuan kuorum sidang hakim, upaya pencabutan kekebalan hukum pimpinan lembaga, serta demonstrasi yang berujung pada penangkapan oleh aparat kepolisian.
- Penulis :
- Arian Mesa
