Pantau - Negara-negara anggota Kelompok Tujuh (G7) mendesak Iran kembali bekerja sama penuh dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memastikan transparansi program nuklirnya, sekaligus menegaskan komitmen menerapkan sanksi internasional terhadap Teheran.
Desakan tersebut disampaikan G7 melalui pernyataan bersama pada Rabu (11/11/2026), di tengah ketegangan mengenai pengawasan fasilitas nuklir Iran dan keamanan kawasan Timur Tengah.
G7 meminta pemerintah Iran kembali memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk memberikan akses yang diperlukan bagi IAEA untuk menjalankan fungsi pengawasan.
" Kami mendesak Iran untuk kembali mematuhi kewajiban internasionalnya, khususnya untuk melanjutkan kerja sama penuh dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) guna memastikan transparansi program nuklirnya," demikian bunyi pernyataan tersebut, Rabu.
Selain persoalan nuklir, G7 turut menyoroti keamanan pelayaran di Selat Hormuz serta dugaan keterlibatan Iran dalam konflik kawasan.
G7 Minta Iran Pulihkan Kerja Sama dengan IAEA
G7 menekankan pentingnya kerja sama penuh antara Iran dan IAEA dalam memastikan keterbukaan kegiatan nuklir Teheran.
Desakan tersebut muncul setelah Iran membatasi hubungan kerja sama dengan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu.
Pembatasan dilakukan menyusul serangan Amerika Serikat terhadap sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025.
Sejak saat itu, akses IAEA terhadap fasilitas nuklir Iran mengalami pembatasan.
Pemerintah Iran menyatakan bahwa seluruh keputusan mengenai kerja sama dengan IAEA berada di bawah kewenangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Sementara itu, G7 meminta Teheran kembali menjalankan kewajiban internasionalnya untuk memastikan transparansi program nuklir negara tersebut.
G7 Tegaskan Komitmen Jalankan Sanksi terhadap Iran
Selain mendesak pemulihan kerja sama dengan IAEA, G7 menegaskan komitmennya untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Komitmen tersebut mencakup penerapan kembali sanksi internasional terhadap Iran yang diberlakukan pada September 2025.
Sanksi tersebut kembali diterapkan melalui mekanisme snapback, yakni prosedur pemulihan sanksi berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan program nuklir Iran.
G7 menyatakan negara-negara anggotanya akan menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan keputusan tersebut.
Penegasan itu menunjukkan bahwa persoalan pengawasan nuklir dan penerapan sanksi tetap menjadi perhatian utama G7 dalam hubungannya dengan Teheran.
G7 Soroti Keamanan Pelayaran di Selat Hormuz
Dalam pernyataan yang sama, G7 meminta Iran menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Jalur perairan tersebut merupakan salah satu kawasan strategis bagi pelayaran dan perdagangan energi internasional.
G7 juga menyampaikan dukungan terhadap inisiatif Prancis dan Inggris untuk membentuk koalisi yang bertujuan membuka kembali jalur pelayaran tersebut.
Dukungan itu disampaikan sebagai bagian dari perhatian negara-negara G7 terhadap keamanan transportasi laut di kawasan Timur Tengah.
Selain keamanan Selat Hormuz, G7 turut mendesak Iran menghentikan dukungannya terhadap kelompok Houthi di Yaman.
Desakan tersebut berkaitan dengan konflik yang melibatkan kelompok Houthi dan Arab Saudi.
G7 Tuduh Iran Terlibat Serangan terhadap Negara Lain
G7 juga menyinggung dugaan serangan Iran terhadap sejumlah negara dalam pernyataan bersamanya.
Salah satu tuduhan yang disampaikan berkaitan dengan dugaan serangan terhadap Pangkalan Udara Fairford milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF).
Namun, pernyataan yang dilaporkan tersebut tidak memuat rincian mengenai bukti ataupun hasil penyelidikan atas dugaan serangan itu.
Tuduhan tersebut menjadi bagian dari sejumlah persoalan keamanan yang disoroti G7 selain program nuklir Iran.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, G7 tetap menekankan tuntutan agar Teheran memulihkan kerja sama dengan IAEA, mematuhi kewajiban internasional, dan menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
- Penulis :
- Aditya Yohan
