Pantau - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menuturkan, dirinya tak memiliki beban saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Sosial (Kemensos), kemarin. Mensos Risma mengaku enggan menyakiti hati rakyat.
"Makanya teman-teman lihat nggak wajah saya, saya tidak punya beban, karena dari awal saya omongan, jangankan jadi Menteri Sosial yang ngurusin orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun, saya tidak pernah mau itu, bahkan kalau ada pengusaha yang mau ketemu saya, ayo kita rapat bersama-sama barengin," ujar Mensos Risma saat konferensi pers di Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
"Tapi bahwa niat atau apa pun dari saya tidak ada, niat aja, kepikir aja, tidak ada, apalagi saya menyakiti orang-orang miskin. Saya mau dapat neraka paling mana kalau saya menyakiti orang miskin saya lakukan itu?" sambungnya.
Eks Wali Kota Surabaya ini mengaku bersyukur KPK menggeledah tempat kerjanya. Pasalnya, kata Risma, penggeledahan KPK ini bisa mempermudah dalam mengingatkan karyawan Kemensos agar bekerja dengan baik.
"Makanya di sini teman-teman Kemensos, saya bersyukur kemarin, kejadian kemarin mungkin bagi orang lain itu aib atau apa, saya bersyukur," tutur Risma.
"Saya biar mudah ingatkan teman-teman Kemensos kalau tidak ada yang percaya apa yang saya inginkan, mungkin sekarang berubah pikiran 'Oh, ternyata begitu'. Saya senang, terus terang," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Benar, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik KPK di Kementerian Sosial,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Ali menerangkan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras.
“Terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk Program Keluarga Harapan Tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial,” ujar Ali.
Meski demikian, Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal penggeledahan tersebut karena proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah seluruh proses telah selesai dilakukan Tim Penyidik KPK,” pungkasnya.
"Makanya teman-teman lihat nggak wajah saya, saya tidak punya beban, karena dari awal saya omongan, jangankan jadi Menteri Sosial yang ngurusin orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun, saya tidak pernah mau itu, bahkan kalau ada pengusaha yang mau ketemu saya, ayo kita rapat bersama-sama barengin," ujar Mensos Risma saat konferensi pers di Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
"Tapi bahwa niat atau apa pun dari saya tidak ada, niat aja, kepikir aja, tidak ada, apalagi saya menyakiti orang-orang miskin. Saya mau dapat neraka paling mana kalau saya menyakiti orang miskin saya lakukan itu?" sambungnya.
Eks Wali Kota Surabaya ini mengaku bersyukur KPK menggeledah tempat kerjanya. Pasalnya, kata Risma, penggeledahan KPK ini bisa mempermudah dalam mengingatkan karyawan Kemensos agar bekerja dengan baik.
"Makanya di sini teman-teman Kemensos, saya bersyukur kemarin, kejadian kemarin mungkin bagi orang lain itu aib atau apa, saya bersyukur," tutur Risma.
"Saya biar mudah ingatkan teman-teman Kemensos kalau tidak ada yang percaya apa yang saya inginkan, mungkin sekarang berubah pikiran 'Oh, ternyata begitu'. Saya senang, terus terang," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Benar, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik KPK di Kementerian Sosial,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Ali menerangkan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras.
“Terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk Program Keluarga Harapan Tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial,” ujar Ali.
Meski demikian, Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal penggeledahan tersebut karena proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah seluruh proses telah selesai dilakukan Tim Penyidik KPK,” pungkasnya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
