Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin, 2 November 2026.
"Untuk Pak Gubernur, kita harus bantu, yang bisa sesuai tugas kami, ini program strategis Bapak Presiden, daerah 3T itu kita prioritaskan," kata Gus Ipul.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis Presiden yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan lebih luas kepada anak-anak dari keluarga miskin, termasuk mereka yang tinggal di wilayah 3T.
Pemerintah menargetkan pembangunan minimal satu gedung Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten/kota sebagai langkah memperluas pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
Setiap gedung Sekolah Rakyat permanen diproyeksikan mampu menampung sekitar 2.000 siswa dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Gus Ipul Jelaskan Ketentuan Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat
Gus Ipul menjelaskan bahwa cakupan penerimaan siswa Sekolah Rakyat akan disesuaikan dengan status kepemilikan lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah.
Sekolah Rakyat yang dibangun di atas lahan milik pemerintah provinsi dapat menerima siswa dari berbagai kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.
Sementara itu, Sekolah Rakyat yang menggunakan lahan milik pemerintah kabupaten diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berdomisili di kabupaten setempat.
"Kalau (milik) provinsi yang sekolah di situ, dari berbagai kabupaten/kota bisa diambil. Tapi kalau yang milik kabupaten, hanya untuk warga kabupaten setempat," jelas Gus Ipul.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat agar fasilitas pendidikan dapat menjangkau masyarakat sesuai dengan wilayah pelayanannya.
Papua Tengah Usulkan Dua Lokasi Sekolah Rakyat di Nabire
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengusulkan pembangunan dua gedung Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Kedua lokasi yang diusulkan berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire yang telah disiapkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Nabire menyiapkan lahan seluas 10 hektare, sedangkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyediakan lahan seluas 9 hektare.
Dengan demikian, total luas lahan yang diusulkan untuk pembangunan dua lokasi Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire mencapai 19 hektare.
"Jadi di Nabire itu dua (titik) Pak. Bupati Nabire siapkan 10 hektare, sementara provinsi siapkan 9 hektare," kata Meki.
Meki menilai pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nabire memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Melalui pendidikan yang memadai, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup pada masa mendatang.
Selain menyampaikan usulan pembangunan di Nabire, Meki juga mengapresiasi Kementerian Sosial atas penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Kemensos Minta Pemda Lengkapi Persyaratan Pembangunan
Menanggapi usulan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Gus Ipul menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan dua lokasi Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus segera melengkapi persyaratan administrasi dan mengajukan surat usulan lahan agar proses pembangunan dapat ditindaklanjuti.
Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah kelayakan kondisi lahan, termasuk tingkat kemiringan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah.
Selain memastikan kelayakan lahan, pemerintah daerah juga diwajibkan menyiapkan infrastruktur pendukung berupa ketersediaan air bersih, jaringan listrik, serta akses jalan menuju lokasi sekolah.
Seluruh persyaratan teknis pembangunan tersebut akan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Gus Ipul memastikan Kementerian Sosial siap mengawal dan mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam proses pengajuan serta pemenuhan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
"Kirim surat, diajukan, syaratnya dipenuhi. Nanti yang pertama itu tingkat kemiringannya harus clear, yang kedua dukungan air bersihnya siap, listriknya siap, jalan ke arah situ siap. Pokoknya syarat-syaratnya ada nanti dari Kementerian PU. Kita kawal, kita dampingi ini," tutup Gus Ipul.
Dukungan Kemensos tersebut diharapkan dapat mempercepat proses persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nabire setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi.
Pembangunan dua lokasi Sekolah Rakyat permanen di Nabire menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah 3T.
Program tersebut juga diharapkan mendukung pemerataan pendidikan sekaligus memperkuat langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Penulis :
- Shila Glorya
