Pantau - Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi meminta Satgas TPPO Polri menindak tegas dan menyelesaikan kasus TPPO yang sudah jadi momok di negeri ini.
"Satgas TPPO dibentuk untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang yang tengah darurat di negara ini. Jadi saya minta jangan gentar saat menumpas habis jaringan mafia ini," kata Johan dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).
Satgas TPPO yang dibentuk Polri tersebut dibuat atas tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Hal ini menyusul banyak ditemukannya kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja ke luar negeri lewat jalur ilegal.
Karena itu, Johan Budi mengapresiasi Polri yang membentuk Satgas TPPO karena dapat membantu memerangi sindikat perdagangan orang dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
"Selama ini, persoalan perdagangan orang juga selalu kami suarakan kepada pemerintah. Keberadaan mafia TPPO harus ditumpas tuntas sampai ke akar-akarnya, jangan setengah-setengah,” tuturnya.
Johan menilai, Satgas TPPO yang dibentuk dari mulai tingkat markas besar (Mabes) Polri hingga Polda akan memperkuat efektivitas penanganan kasus TPPO di seluruh wilayah tanah air.
Apalagi, kasus penempatan PMI ke negara tujuan tanpa jalur formal banyak terjadi karena adanya jaringan mafia.
“Sindikat perdagangan orang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara tidak boleh diam saja, dan harus membuktikan taringnya agar mafia-mafia perdagangan orang segera diberantas,” tegas eks Jubir KPK ini.
"Satgas TPPO dibentuk untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang yang tengah darurat di negara ini. Jadi saya minta jangan gentar saat menumpas habis jaringan mafia ini," kata Johan dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).
Satgas TPPO yang dibentuk Polri tersebut dibuat atas tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Hal ini menyusul banyak ditemukannya kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja ke luar negeri lewat jalur ilegal.
Karena itu, Johan Budi mengapresiasi Polri yang membentuk Satgas TPPO karena dapat membantu memerangi sindikat perdagangan orang dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
"Selama ini, persoalan perdagangan orang juga selalu kami suarakan kepada pemerintah. Keberadaan mafia TPPO harus ditumpas tuntas sampai ke akar-akarnya, jangan setengah-setengah,” tuturnya.
Johan menilai, Satgas TPPO yang dibentuk dari mulai tingkat markas besar (Mabes) Polri hingga Polda akan memperkuat efektivitas penanganan kasus TPPO di seluruh wilayah tanah air.
Apalagi, kasus penempatan PMI ke negara tujuan tanpa jalur formal banyak terjadi karena adanya jaringan mafia.
“Sindikat perdagangan orang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara tidak boleh diam saja, dan harus membuktikan taringnya agar mafia-mafia perdagangan orang segera diberantas,” tegas eks Jubir KPK ini.
- Penulis :
- Aditya Andreas
