Pantau - Pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer (km) pada kawasan proyek PIK 2 di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten dinilai melanggar aturan dan merugikan nelayan. Karena itu, DPR menuntut tanggung jawab dari pelakunya.
Desakan itu datang dari Anggota Komisi IV DPR RI Riyono. Pemagaran tersebut dinilai dia berpotensi melanggar penggunaan wilayah ruang laut dan melanggar hak rakyat dan nelayan.
Ini punya potensi pelanggaran penggunaan wilayah ruang laut. Siapa pun dia (pelakunya) harus mempertanggungjawabkan. Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia laut untuk nelayan.
Riyono menegaskan itu di Jakarta, Jumat (10/1/2025) usai mendatangi langsung lokasi pemagaran laut secara ilegal itu.
Baca juga: Desak Pemerintah Bongkar Pagar Laut Misterius di Tangerang, Komisi IV DPR: Negara Jangan Kalah!
Politikus Fraksi PKS ini menekankan, pemagaran laut tersebut merugikan nelayan. Sebab mereka harus memutar saat pergi melaut atau kembali.
"Kemudian pasti solarnya juga akan tambah. Oleh karena itu kita akan coba, kita akan usaha bagaimana kemudian mereka mempertanggungjawabkan," ungkap Riyono menambahkan.
Untuk itu, Riyono mengajak instansi terkait untuk menyelidiki hal tersebut. "Kawan-kawan di Pemprov, teman-teman di KKP ayo kita lihat dengan sejujur-jujurnya," jelas Legislator Dapil 7 Jatim itu.
Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menyebutkan pagar laut tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter.
Di atasnya, terpasang anyaman bambu, paranet, dan juga diberikan pemberat berupa karung berisi pasir.
Baca juga: Buntut Pemagaran Laut Ilegal, Penegak Hukum Didesak Periksa Aguan-Ali Hanafi
- Penulis :
- Ahmad Munjin
