Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh praktik penguasaan dan pemanfaatan lahan ilegal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, seiring upaya pemerintah memulihkan kawasan konservasi tersebut.
Azis meminta penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penertiban lahan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal di kawasan taman nasional.
Pemeriksaan dinilai perlu mencakup transaksi tanah, pembiayaan pembukaan lahan, rantai perdagangan hasil perkebunan, hingga tindakan administrasi yang memungkinkan penguasaan kawasan konservasi.
“Penertiban harus disertai pemeriksaan terhadap transaksi dan tindakan administrasi yang memungkinkan penguasaan kawasan berkembang,” kata Azis dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (11/10/2026).
Selain mendorong pengusutan aktivitas ilegal, Azis mengingatkan pemerintah agar proses pemulihan Tesso Nilo tidak menimbulkan persoalan sosial maupun sengketa pertanahan baru.
DPR Minta Aparat Usut Pihak yang Diuntungkan dari Lahan Ilegal
Azis Subekti menilai penanganan persoalan Taman Nasional Tesso Nilo membutuhkan penegakan hukum yang menyeluruh.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari penguasaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara ilegal.
Penelusuran tersebut dinilai penting agar penertiban tidak berhenti pada aktivitas yang terlihat di lapangan.
Azis mendorong pemeriksaan terhadap transaksi tanah yang berkaitan dengan penguasaan kawasan Tesso Nilo.
Selain itu, sumber pembiayaan pembukaan lahan juga perlu ditelusuri untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
Ia turut meminta aparat memeriksa rantai perdagangan hasil perkebunan yang berasal dari pemanfaatan kawasan konservasi.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjangkau pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas ilegal di Tesso Nilo.
Transaksi Tanah dan Administrasi Penguasaan Kawasan Perlu Diperiksa
Selain menelusuri aktivitas ekonomi, Azis menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap proses administrasi yang berkaitan dengan penguasaan lahan.
Ia menilai tindakan administrasi yang memungkinkan berkembangnya penguasaan kawasan perlu menjadi bagian dari penegakan hukum.
Menurut Azis, persoalan Tesso Nilo tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah kerusakan tutupan hutan.
Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola pertanahan, aktivitas ekonomi, serta tanggung jawab kelembagaan.
Karena itu, penanganannya dinilai memerlukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek yang memungkinkan terjadinya penguasaan kawasan secara ilegal.
Azis mendorong agar proses penertiban dan pemeriksaan berjalan beriringan dengan program pemulihan kawasan konservasi.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan persoalan penguasaan lahan ditangani secara menyeluruh.
Pemulihan Tesso Nilo Diminta Tidak Memicu Sengketa Tanah Baru
Azis juga mengingatkan bahwa penataan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian penguasaan kawasan tidak boleh menimbulkan persoalan sosial baru bagi warga terdampak.
Ia menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat selama proses penataan berlangsung.
Informasi tersebut mencakup hak dan kewajiban warga yang terdampak kebijakan pemulihan kawasan.
Selain itu, pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai status lahan pengganti apabila berkaitan dengan proses penyelesaian penguasaan kawasan.
Keberlanjutan penghidupan masyarakat juga perlu menjadi perhatian selama pelaksanaan penataan.
Azis menilai aspek sosial dan pertanahan harus diperhatikan agar upaya pemulihan kawasan tidak menimbulkan sengketa baru.
DPR Dorong Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Pemerintah Daerah
Dalam pelaksanaan pemulihan Tesso Nilo, Azis menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan informasi dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat terdampak.
“Kebijakan pusat, pelaksanaan lapangan, dan penjelasan pemerintah daerah juga perlu selaras supaya warga tidak menerima pesan yang saling bertentangan,” ujarnya.
Azis meminta agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dapat diterapkan secara konsisten oleh pelaksana di lapangan.
Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan penjelasan yang sesuai dengan kebijakan tersebut.
Keselarasan informasi dinilai penting agar masyarakat memahami proses penataan kawasan, termasuk hak dan kewajiban mereka.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Warga Jadi Perhatian dalam Pemulihan Tesso Nilo
Upaya pemerintah memulihkan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi perhatian DPR karena berkaitan dengan persoalan lingkungan, pertanahan, dan kehidupan masyarakat.
Azis menilai penegakan hukum terhadap penguasaan kawasan ilegal harus disertai pemeriksaan terhadap aktivitas ekonomi dan administrasi yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung.
Di sisi lain, proses penataan kawasan juga harus memperhatikan kepastian informasi bagi warga terdampak.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui status lahan pengganti serta keberlanjutan penghidupan mereka selama proses pemulihan.
Azis mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah menangani persoalan Tesso Nilo secara menyeluruh agar pemulihan kawasan konservasi berjalan tanpa memunculkan sengketa pertanahan baru.
- Penulis :
- Gerry Eka
