Pantau - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, situasi Myanmar menjadi salah satu bahasan utama dalam diskusi bersama para pemimpin ASEAN.
"Negosiasi mengenai review dan keputusan para pemimpin mengenai implementasi Five Point Consensus (5-PC) langsung oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dan sudah tidak dilakukan pada tingkat soft," jelasnya.
Menurut Retno, bukan suatu hal mudah bagi para pemimpin ASEAN untuk mencapai konsensus mengenai implementasi 5-PC ini.
Baca Juga: Jokowi akan Hadiri Sederet KTT dengan Mitra Wicara ASEAN
Meski begitu, pada akhirnya konsensus tetap dapat tercapai dengan keputusan yang menyebut perwakilan politik Myanmar akan dilarang dalam KTT maupun pertemuan para Menlu ASEAN lainnya.
"Ini adalah pertama kalinya para pemimpin memutuskan tidak mengizinkan wakil tingkat politik dari Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT ataupun pertemuan para menteri luar negeri," ujar Retno.
Retno menjelaskan, keputusan tersebut untuk pertama kalinya dikeluarkan oleh para pemimpin ASEAN secara tertulis dan akan menjadi yurisprudensi bagi ASEAN.
Baca Juga: Menlu Sebut Para Pemimpin ASEAN Beri Peringatan ke Junta Militer Myanmar
"Pesan yang ingin disampaikan ini, mengirimkan warning terhadap junta militer Myanmar. Jika situasi tidak membaik, maka aturan yang ditetapkan dapat berlaku untuk pertemuan ASEAN lainnya," jelasnya.
Retno melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga mendukung keputusan ASEAN dengan menekankan bahwa penghentian kekerasan harus segera dilakukan.
"Menegaskan seruan pentingnya menghentikan kekerasan segera. Pentingnya terus mengupayakan pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar," pungkasnya.
"Negosiasi mengenai review dan keputusan para pemimpin mengenai implementasi Five Point Consensus (5-PC) langsung oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dan sudah tidak dilakukan pada tingkat soft," jelasnya.
Menurut Retno, bukan suatu hal mudah bagi para pemimpin ASEAN untuk mencapai konsensus mengenai implementasi 5-PC ini.
Baca Juga: Jokowi akan Hadiri Sederet KTT dengan Mitra Wicara ASEAN
Meski begitu, pada akhirnya konsensus tetap dapat tercapai dengan keputusan yang menyebut perwakilan politik Myanmar akan dilarang dalam KTT maupun pertemuan para Menlu ASEAN lainnya.
"Ini adalah pertama kalinya para pemimpin memutuskan tidak mengizinkan wakil tingkat politik dari Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT ataupun pertemuan para menteri luar negeri," ujar Retno.
Retno menjelaskan, keputusan tersebut untuk pertama kalinya dikeluarkan oleh para pemimpin ASEAN secara tertulis dan akan menjadi yurisprudensi bagi ASEAN.
Baca Juga: Menlu Sebut Para Pemimpin ASEAN Beri Peringatan ke Junta Militer Myanmar
"Pesan yang ingin disampaikan ini, mengirimkan warning terhadap junta militer Myanmar. Jika situasi tidak membaik, maka aturan yang ditetapkan dapat berlaku untuk pertemuan ASEAN lainnya," jelasnya.
Retno melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga mendukung keputusan ASEAN dengan menekankan bahwa penghentian kekerasan harus segera dilakukan.
"Menegaskan seruan pentingnya menghentikan kekerasan segera. Pentingnya terus mengupayakan pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
