Pantau - Kepala Pemerintahan Transisi Bangladesh, Muhammad Yunus, menegaskan mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina harus bungkam karena komentar politiknya dari India “menimbulkan ketidaknyamanan” di antara kedua negara bertetangga ini.
Dalam sebuah wawancara dengan Press Trust of India, Yunus mengungkapkan Sheikh Hasina membuat pernyataan politik dari India merupakan “sikap yang tidak bersahabat.”
Dia menekankan bahwa Sheikh Hasina harus “tetap bungkam” untuk mencegah ketidaknyamanan bagi kedua negara hingga Dhaka meminta ekstradisinya.
Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus 2024, menyusul protes massa terhadap pemerintahannya selama 15 tahun di Bangladesh.
“Jika India ingin menahannya sampai saat (pemerintah) Bangladesh menginginkannya kembali, syaratnya adalah dia harus diam,” ujar Yunus.
Hasina muncul hanya dalam satu wawancara media, di mana dia mengklaim bahwa Amerika Serikat (AS) berada di balik penggulingannya.
Hasina menyatakan telah menolak untuk menyerahkan Pulau Saint Martin kepada AS, yang akan memberikan Washington pengaruh atas Teluk Benggala, demikian dilaporkan oleh harian India, Economic Times pada Agustus lalu. Namun, AS telah membantah klaim Hasina tersebut.
Setelah jatuhnya pemerintahan Hasina, Yunus ditunjuk sebagai Kepala Pemerintahan Transisi sampai Pemilu baru digelar.
Yunus menyebut Bangladesh “menghargai ikatan yang kuat” dengan India, namun New Delhi harus bergerak “di luar narasi yang melukiskan semua partai politik lain kecuali Liga Awami sebagai Islamis dan negara ini akan berubah menjadi Afghanistan tanpa Sheikh Hasina.”
Penasihat Urusan Luar Negeri Md Touhid Hossain sebelumnya menuturkan pemerintah Bangladesh akan mendesak India untuk memulangkan Hasina jika diminta berdasarkan sistem hukum negara tersebut.
Banyak kasus, termasuk pembunuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, dilayangkan kepada Hasina dan para pejabat pemerintahannya setelah pengunduran dirinya.
Sementara itu, Ketua KPU dan empat Komisioner Pengawas Pemilu Bangladesh mengundurkan diri pada Kamis.
Ketua KPU Bangladesh, Kazi Habibul Awal, mengungkapkan Pemilu terakhir yang diselenggarakan pada 7 Januari tahun ini, yang membawa Hasina menduduki masa jabatan keempatnya, “kontroversial karena tidak inklusif secara politik.”
Sumber: Anadolu
- Penulis :
- Khalied Malvino
