Pantau - Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dituduh hipokrit lantaran penundaan lebih dari lima bulan terkait permintaan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant. Sementara itu, surat perintah untuk Presiden Rusia Vladimir Putin disetujui hanya dalam 24 hari.
Permintaan surat perintah penangkapan yang diajukan pada 20 Mei 2024 oleh Kejaksaan ICC untuk Netanyahu, Gallant, dan tiga pemimpin Hamas terhambat secara sistematis oleh Israel dan sekutunya. ICC bergerak cepat dalam kasus terkait Ukraina, menerbitkan surat perintah penangkapan untuk enam pejabat Rusia, termasuk Putin, dalam waktu singkat.
Sebaliknya, hingga kini, tak ada surat perintah yang diterbitkan dalam kasus genosida di Gaza sejak penyelidikan dimulai pada 2019, menunjukkan adanya penundaan yang signifikan dan kesan standar ganda.
Penundaan berkepanjangan dalam penyelidikan Palestina disebabkan oleh operasi mata-mata Israel yang menargetkan ICC dan pejabatnya selama sembilan tahun. Selain itu, pengunduran diri seorang hakim yang meninjau kasus ini memperumit situasi. Inggris juga menantang yurisdiksi ICC setelah muncul tuduhan pelanggaran terhadap Jaksa Karim Khan.
Baca juga: ICC Kebanjiran Pengajuan Arguman, Penerbitan Surat Penangkapan Netanyahu Tertunda
Tuduhan terhadap Jaksa Khan muncul setelah dia meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant. Investigasi atas dugaan pelanggarannya terhadap seorang staf ICC dikonfirmasi sedang berlangsung, namun tak ada bukti kuat untuk melanjutkan. Waktu kemunculan tuduhan ini bersamaan dengan permintaan surat perintah meningkatkan kecurigaan.
Hakim Julia Motoc, yang memimpin Ruang Pra-Persidangan, mundur karena "alasan kesehatan dan untuk memastikan fungsi keadilan yang tepat." ICC lalu mengumumkan Hakim Beti Hohler, yang bergabung dengan pengadilan secara bersamaan, akan menggantikan Motoc.
Dr. Owiso Owiso, pakar hukum internasional, memperingatkan pengunduran Motoc dapat memperpanjang proses, sementara mantan pejabat PBB Craig Mokhiber mengkritik perubahan mendadak ini sebagai mencurigakan menyusl tekanan dari Israel dan negara-negara Barat.
Penundaan dalam penyelidikan Palestina telah berlangsung sejak 2015, ketika mantan Jaksa ICC Fatou Bensouda memulai pemeriksaan awal. Meskipun penyelidikan memenuhi kriteria yang diperlukan pada 2019, hal itu ditunda karena perdebatan yurisdiksi atas wilayah Palestina. Penyidikan resmi dimulai pada Maret 2021, namun hingga kini tak ada kemajuan berarti yang dicapai.
Baca juga: Akibat Invasi Rusia ke Ukraina, ICC Terbitkan Perintah Tangkap Putin
Pada Juli 2024, Inggris memperumit situasi dengan menantang status negara Palestina dan yurisdiksi ICC. Meskipun setelahnya menarik diri dari proses tersebut, ICC menerima lebih dari 60 pengajuan serupa, memicu penundaan tambahan dalam permintaan surat perintah sebelumnya.
ICC juga menghadapi ancaman sanksi dari Senat AS, yang memperingatkan akan ada sanksi jika surat perintah dikeluarkan terhadap pejabat Israel. Ancaman ini mengingatkan pada tindakan sebelumnya, seperti pembekuan aset mantan Jaksa Bensouda dan larangan perjalanan saat penyelidikan Afghanistan.
Agensi intelijen Israel, Mossad, juga turut campur dalam operasi ICC. Mantan kepala Mossad, Yossi Cohen, dilaporkan melakukan pertemuan rahasia dengan Jaksa Bensouda untuk membujuknya agar tidak melanjutkan kasus terhadap personel Israel. Berbagai sumber menyebutkan, Cohen melakukan pendekatan yang terus-menerus dan mengancam, termasuk menggunakan informasi pribadi untuk menakut-nakuti Bensouda.
Tekanan semacam ini telah mengkompromikan independensi ICC dan memperpanjang proses penyelidikan, merugikan kredibilitas serta kemampuannya untuk memberikan keadilan.
Sumber: Anadolu
- Penulis :
- Khalied Malvino
