Pantau - Inggris dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan pada Senin (19/5/2025) mengenai pengaturan ulang hubungan pasca-Brexit, dengan fokus utama pada hak penangkapan ikan dan pemeriksaan produk pangan serta pertanian.
Kesepakatan ini diumumkan hanya beberapa jam sebelum pertemuan tingkat tinggi yang digelar di London antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, bersama pejabat tinggi Uni Eropa lainnya.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk "mengatur ulang" hubungan bilateral yang telah mengalami ketegangan sejak Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari 2020.
Menurut laporan media Inggris yang mengutip sumber Uni Eropa, perjanjian baru ini memungkinkan akses Uni Eropa ke perairan penangkapan ikan Inggris hingga akhir Juni 2038.
Perpanjangan ini menambah durasi 12 tahun dari kesepakatan sebelumnya yang akan segera berakhir.
Sebagai kompensasi, Uni Eropa menyetujui kesepakatan tanpa batas waktu untuk menyederhanakan pemeriksaan barang saniter dan fitosaniter (SPS), termasuk makanan, hewan, dan produk pertanian lainnya.
Sebelumnya, negosiator Uni Eropa sempat mendesak agar durasi pengaturan SPS dikaitkan dengan hak penangkapan ikan, namun tuntutan ini akhirnya diturunkan pada jam-jam terakhir negosiasi.
Potensi Dampak Politik di Dalam Negeri Inggris
Terobosan diplomatik ini membuka peluang kerja sama lebih luas antara Inggris dan Uni Eropa, namun juga diperkirakan akan menuai kritik dari kalangan politik domestik Inggris.
Perpanjangan akses perikanan bagi Uni Eropa kemungkinan besar akan memicu reaksi keras dari Partai Konservatif dan Reformasi Inggris.
Kedua partai tersebut telah lama menyuarakan keinginan untuk memperkuat kontrol nasional Inggris atas wilayah perairan pesisirnya.
Walaupun kesepakatan ini mencakup isu-isu utama perdagangan dan peraturan teknis, beberapa aspek hubungan bilateral masih belum terselesaikan.
Salah satu isu yang masih diperdebatkan adalah kerangka kerja untuk skema mobilitas pemuda bersama antara Inggris dan Uni Eropa.
Proposal Inggris untuk membatasi jumlah warga negara Uni Eropa dalam skema tersebut mendapat penolakan tegas dari pihak Uni Eropa.
- Penulis :
- Leon Weldrick
