HOME  ⁄  Internasional

Presiden Marcos Jr. Serukan Implementasi Segera Kode Etik Laut China Selatan dalam KTT ASEAN ke-46

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Presiden Marcos Jr. Serukan Implementasi Segera Kode Etik Laut China Selatan dalam KTT ASEAN ke-46
Foto: Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr (sumber: Anadolu)

Pantau - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mendesak percepatan implementasi code of conduct atau kode etik di Laut China Selatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-46 yang berlangsung di Malaysia.

Dalam forum tersebut, Marcos menekankan pentingnya segera mengadopsi kode etik yang bersifat mengikat secara hukum guna menjaga hak-hak maritim, mendorong stabilitas kawasan, serta mencegah kesalahan perhitungan di laut.

"Kami menekankan kebutuhan mendesak untuk mempercepat adopsi kode etik yang mengikat secara hukum di Laut China Selatan. Ini penting untuk menjaga hak-hak maritim, mempromosikan stabilitas, dan mencegah kesalahan perhitungan di laut," ujar Marcos dalam pidatonya di hadapan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN.

Sejarah dan Tujuan Kode Etik

Kode etik Laut China Selatan telah dinegosiasikan sejak tahun 2002 antara ASEAN dan China sebagai upaya untuk meredakan ketegangan di wilayah yang banyak disengketakan tersebut.

Dokumen ini dirancang untuk menetapkan pedoman perilaku maritim dan menciptakan mekanisme penyelesaian krisis agar mencegah konflik terbuka di kawasan perairan strategis itu.

Namun, negosiasi atas kode etik ini terus mengalami hambatan akibat ketegangan berkepanjangan yang timbul dari sengketa wilayah serta konflik kepentingan nasional antar negara yang terlibat.

Sengketa Filipina dan China

Filipina sendiri memiliki sejarah panjang dalam konflik wilayah di Laut China Selatan, khususnya terhadap China.

Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim sepihak China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum menurut hukum internasional.

China menolak keputusan pengadilan tersebut, meskipun putusan tersebut mendukung klaim maritim Filipina.

Selain Filipina, beberapa negara anggota ASEAN lainnya juga memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China di wilayah laut yang sama.

Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Anadolu dan dilansir oleh South China Morning Post pada Senin (26/5).

Sumber: Anadolu

Penulis :
Leon Weldrick
Editor :
Tria Dianti

Terpopuler