PBB Sambut Kesepakatan Damai Kongo-Rwanda sebagai Langkah Penting Menuju Stabilitas di Kawasan Great Lakes

Pantau - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda yang difasilitasi oleh Amerika Serikat pada 27 Juni 2025 di Washington, DC.

"Perjanjian ini merupakan langkah penting menuju de-eskalasi, perdamaian, dan stabilitas di Republik Demokratik Kongo Timur dan wilayah Great Lakes," ujar Guterres dalam pernyataan resminya.

Guterres memberikan apresiasi terhadap peran aktif pemerintah Amerika Serikat dalam memfasilitasi perjanjian tersebut, serta koordinasi erat yang dilakukan dengan Qatar dan Presiden Togo Faure Gnassingbe sebagai mediator Uni Afrika.

Dukung Pelaksanaan dan Komitmen Penuh MONUSCO

Guterres juga mengakui kontribusi lima ko-fasilitator yang ditunjuk oleh Komunitas Afrika Timur dan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan dalam membantu proses diplomatik ini.

Ia menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik mematuhi sepenuhnya komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian damai.

"Saya mendesak para pihak untuk menghormati sepenuhnya komitmen yang telah mereka buat dalam Perjanjian Damai dan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 2773 (2025), termasuk penghentian permusuhan dan semua tindakan lain yang disepakati," tegasnya.

PBB, melalui misi penjaga perdamaian MONUSCO di Kongo, menyatakan tetap berkomitmen penuh untuk mendukung implementasi perjanjian ini dalam koordinasi dengan Uni Afrika serta mitra regional dan internasional.

Konflik Puluhan Tahun dan Jutaan Pengungsi

Penandatanganan perjanjian ini dilakukan dalam sebuah upacara resmi yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Menteri luar negeri dari DRC dan Rwanda menandatangani dokumen yang telah lama dinantikan untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menurut data PBB, konflik antara kedua negara telah menyebabkan lebih dari 7,8 juta orang mengungsi, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terbesar di Afrika Sub-Sahara.