Pantau - Pemerintah China menyatakan dukungannya terhadap perundingan baru isu nuklir Iran yang dijadwalkan berlangsung di Istanbul, Turki, pada 25 Juli 2025 dan melibatkan Iran serta tiga negara Eropa, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (21/7), menyatakan bahwa penyelesaian isu nuklir Iran harus melalui jalur damai.
"China selalu menganjurkan penyelesaian isu nuklir Iran secara damai melalui jalur politik dan diplomatik, inilah satu-satunya jalan yang tepat," ungkapnya.
Perundingan Lanjutan JCPOA dan Respons Iran
Kementerian Luar Negeri Iran telah mengonfirmasi kesediaan untuk kembali berunding atas permintaan negara-negara Eropa yang terlibat dalam kesepakatan nuklir 2015, atau dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Guo Jiakun menekankan bahwa masalah nuklir Iran menyangkut stabilitas kawasan dan sistem non-proliferasi internasional.
"Isu nuklir Iran berdampak pada perdamaian dan keamanan Timur Tengah serta rezim non-proliferasi nuklir internasional," ujarnya.
Ia mendorong semua pihak untuk kembali menyelesaikan persoalan tersebut secara politik dan diplomatik.
Delegasi Iran dalam perundingan akan mencakup diplomat senior Majid Takht-Ravanchi dan Kazem Gharibabadi.
Ketegangan Regional dan Ancaman Sanksi
Sebelumnya, para menteri luar negeri dari Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa telah bertemu dengan Menlu Iran Abbas Araghchi dan menegaskan pentingnya kembali ke jalur diplomasi.
Jika pembicaraan gagal, mereka menyatakan siap menggunakan mekanisme snapback dari PBB untuk mengembalikan sanksi internasional terhadap Teheran.
Perundingan langsung antara Iran dan Amerika Serikat sebelumnya dilakukan melalui mediasi Oman.
Namun, pembicaraan itu terganggu oleh serangan militer Israel terhadap Iran pada 13 Juni, hanya dua hari sebelum perundingan putaran keenam yang direncanakan berlangsung di Muscat.
Serangan tersebut memicu konflik bersenjata selama 12 hari dan menewaskan sejumlah pejabat militer, ilmuwan nuklir, serta warga sipil Iran.
Iran menuduh Amerika Serikat terlibat dalam serangan itu, termasuk dalam penghancuran tiga fasilitas nuklir utama.
Gencatan senjata diberlakukan pada 24 Juni 2025, mengakhiri eskalasi singkat namun intens.
Posisi AS dan Iran dalam Krisis Nuklir
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.
Namun, pemerintah Iran membantah memiliki ambisi militer dalam program nuklirnya dan menyatakan bahwa seluruh kegiatan nuklir ditujukan untuk kepentingan damai, seperti pembangkit listrik.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa AS adalah pihak yang lebih dulu menarik diri dari perjanjian nuklir tahun 2015, sehingga bertanggung jawab atas terhentinya kesepakatan tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
