Pantau - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski kementeriannya menerapkan kebijakan satu hari kerja dari rumah (work from home/WFH) setiap pekan sebagai bagian dari efisiensi energi.
Kebijakan WFH dan Standar Pelayanan
Fadli Zon mengatakan selama penerapan WFH, pelayanan publik akan dilakukan secara daring tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan.
"Output pelayanan baik yang secara daring maupun secara luring sama standarnya, jadi tidak mengurangi pelayanan, dan mendorong penerapan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ujarnya.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut mengikuti arahan Presiden RI dalam rangka penghematan energi akibat dinamika geopolitik global yang berdampak pada ketersediaan energi dunia.
Fadli juga menginstruksikan seluruh pegawai untuk memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu.
"Kita harus bersiap bahwa ada efisiensi. Berharap yang terbaik, tapi juga harus menyiapkan skenario yang terburuk, atau hope for the best, but prepare for the worst,” ungkapnya.
Efisiensi Operasional dan Dampak Kebijakan
Selain penerapan WFH, Kementerian Kebudayaan juga membatasi penggunaan perangkat elektronik dan kendaraan dinas guna menekan konsumsi energi.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah realokasi anggaran dari biaya operasional menuju program yang berdampak langsung pada pelestarian budaya.
Fadli menyebut kebijakan satu hari WFH akan mulai diberlakukan pada 1 April 2026 sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2026.
"Harapan saya dari semua yang menjalankan program kegiatan ini adalah harus seefisien mungkin dan mempunyai dampak yang nyata, terutama dalam membangun ekosistem budaya kita," katanya.
Langkah ini diharapkan sejalan dengan kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas kinerja pemerintah di tengah tekanan global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
