Kementerian Pariwisata Pertahankan Opini WTP Selama 11 Tahun, Tegaskan Komitmen Kelola Keuangan Negara Secara Transparan

Pantau - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dengan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Kemenpar dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara selama lebih dari satu dekade.

Ia mengungkapkan, "Capaian kali ini memiliki makna yang istimewa bagi kami. Ini bukan sekadar pencapaian tahunan, melainkan pembuktian komitmen jangka panjang bahwa Kementerian Pariwisata mampu mempertahankan opini WTP sejak 2015."

Widiyanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Pariwisata atas dedikasi, integritas, ketelitian, dan kepatuhan dalam mengelola anggaran sektor pariwisata.

Realisasi Anggaran Capai Lebih dari 95 Persen

Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan.

Realisasi anggaran berdasarkan satuan kerja mencapai 95,92 persen, yang terdiri atas Satuan Kerja Pusat sebesar 97,74 persen, Politeknik Pariwisata sebesar 93,66 persen, dan Badan Pelaksana Otorita sebesar 90,66 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,48 triliun.

Widiyanti menegaskan pengelolaan setiap anggaran negara harus terus ditingkatkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mengatakan, "Ke depan, kami harus memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan."

WTP Jadi Motivasi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Widiyanti berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Pariwisata untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia mengungkapkan, "Harapannya, capaian ini menjadi pemantik bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan."

Menurut Kementerian Pariwisata, capaian tersebut menjadi amanah untuk terus meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata nasional.