Pantau - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa negara belum maksimal dalam mengurus pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bahlil menilai pinjaman kredit kepada UMKM masih berada di angka 18,7 persen saja, yakni Rp 1,127 triliun dari total Rp 6.200 triliun.
"Atas arahan Bapak Presiden kepada kami, kredit yang harus dikucurkan pada 2023-2024 minimal 30 persen untuk UMKM kita. Artinya kalau sekarang cuma Rp1.127 triliun, kalau naik 30 persen, berarti sekitar Rp1.600 sampai Rp1.700 triliun," kata Bahlil, di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022).
Menurutnya, masih banyak UMKM yang belum memiliki izin sehingga angka kredit perbankan pada UMKM masih rendah.
"Izinnya itu susah minta ampun. Waktu saya jadi pengusaha, jangankan ketemu bupati wali kota, ketemu kepala dinas saja minta ampun," ucapnya.
Bahlil mengatakan atas kerumitan-kerumitan yang dihadapi pelaku usaha itulah akhirnya pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. UU tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan cepat kepada dunia usaha.
"Dunia usaha itu membutuhkan tiga hal, kecepatan, transparansi dan efisiensi. Dan tidak neko-neko. Dulu kita masuk, urus izin, banyak meja dilewati. Setiap meja ada hantu berdasi maupun tidak berdasi yang berkeliaran di pinggir meja. Ini pengalaman saya. Dengan UU Cipta Kerja, semua sudah transparan sekali," katanya.
Ia mengatakan saat ini perizinan bisa diakses melalui ponsel, melalui sistem Online Single Submission (OSS). Khusus untuk UMKM Perorangan.
"Sekarang tidak perlu lagi ketemu bupati, ketemu kepala dinas, tidak perlu ketemu menteri, cukup lewat aplikasi, NIB (Nomor Induk Berusaha) bapak ibu sudah bisa keluar. Itu untuk memudahkan UMK dan pelaku usaha perseorangan. Tidak ada lagi bayar-bayar sertifikat halal, SNI juga tidak perlu dibayar," katanya.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga memacu semangat para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) saat membagikan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK Perseorangan kepada sekitar 550 UMK wilayah Solo Raya.
"Jangan pernah ragu berada di posisi UMKM, karena Indonesia dibangun oleh Bung Karno dan Bung Hatta, pendiri bangsa, dengan sistem yang namanya koperasi. Dan koperasi, dalam proses kekiniannya adalah bagian penerjemahan UMKM," jelasnya.
Dirinya juga meminta agar pelaku UMKM tidak merasa minder karena menyumbang sekitar 61 persen terhadap PDB nasional. UMKM mendominasi lapangan pekerjaan di Indonesia, angkanya mencapai 99,3 persen.
"Satu hal lagi, yang menjadi Menteri Investasi sekarang juga berasal dari UMKM, bukan konglomerat. Tidak hanya itu, pemimpin bangsa kita, Pak Jokowi, juga dimulai dari UMKM dan Pak Walikota, pemimpin masa depan juga dimulai dari UMKM," pungkasnya.
"Atas arahan Bapak Presiden kepada kami, kredit yang harus dikucurkan pada 2023-2024 minimal 30 persen untuk UMKM kita. Artinya kalau sekarang cuma Rp1.127 triliun, kalau naik 30 persen, berarti sekitar Rp1.600 sampai Rp1.700 triliun," kata Bahlil, di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022).
Menurutnya, masih banyak UMKM yang belum memiliki izin sehingga angka kredit perbankan pada UMKM masih rendah.
"Izinnya itu susah minta ampun. Waktu saya jadi pengusaha, jangankan ketemu bupati wali kota, ketemu kepala dinas saja minta ampun," ucapnya.
Bahlil mengatakan atas kerumitan-kerumitan yang dihadapi pelaku usaha itulah akhirnya pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. UU tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan cepat kepada dunia usaha.
"Dunia usaha itu membutuhkan tiga hal, kecepatan, transparansi dan efisiensi. Dan tidak neko-neko. Dulu kita masuk, urus izin, banyak meja dilewati. Setiap meja ada hantu berdasi maupun tidak berdasi yang berkeliaran di pinggir meja. Ini pengalaman saya. Dengan UU Cipta Kerja, semua sudah transparan sekali," katanya.
Ia mengatakan saat ini perizinan bisa diakses melalui ponsel, melalui sistem Online Single Submission (OSS). Khusus untuk UMKM Perorangan.
"Sekarang tidak perlu lagi ketemu bupati, ketemu kepala dinas, tidak perlu ketemu menteri, cukup lewat aplikasi, NIB (Nomor Induk Berusaha) bapak ibu sudah bisa keluar. Itu untuk memudahkan UMK dan pelaku usaha perseorangan. Tidak ada lagi bayar-bayar sertifikat halal, SNI juga tidak perlu dibayar," katanya.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga memacu semangat para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) saat membagikan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK Perseorangan kepada sekitar 550 UMK wilayah Solo Raya.
"Jangan pernah ragu berada di posisi UMKM, karena Indonesia dibangun oleh Bung Karno dan Bung Hatta, pendiri bangsa, dengan sistem yang namanya koperasi. Dan koperasi, dalam proses kekiniannya adalah bagian penerjemahan UMKM," jelasnya.
Dirinya juga meminta agar pelaku UMKM tidak merasa minder karena menyumbang sekitar 61 persen terhadap PDB nasional. UMKM mendominasi lapangan pekerjaan di Indonesia, angkanya mencapai 99,3 persen.
"Satu hal lagi, yang menjadi Menteri Investasi sekarang juga berasal dari UMKM, bukan konglomerat. Tidak hanya itu, pemimpin bangsa kita, Pak Jokowi, juga dimulai dari UMKM dan Pak Walikota, pemimpin masa depan juga dimulai dari UMKM," pungkasnya.
#UU Cipta Kerja#UMKM#Bahlil Lahadalia#usaha mikro kecil menengah#RUU Omnibus Law#Menteri Investasi#UU Omnibus Law#Omnibus Law
- Penulis :
- renalyaarifin
