Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Charter Jet Pribadi 'Jatuhkan' Suharso?

Oleh Desi Wahyuni
SHARE   :

Charter Jet Pribadi 'Jatuhkan' Suharso?
Pantau - Ketum PPP yang juga Menteri Bappenas Suharso Monoarfa sedang digoyang. Alasannya Suharso diduga terima gratifikasi Charter pesawat jet pribadi, LHKPN yang melonjak drastis pada 2019, dari Rp84 juta jadi Rp59,8 M.

Untuk keenam kalinya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi berunjuk rasa menyuarakan korupsi di tubuh oknum Bappenas. Ketum PPP berlogo Ka'bah itu begitu arogan menggunakan uang negara demi kepentingan pribadi.

“Sekali lagi, kami mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang digunakan Suharso. Kemudian, terkait masalah laporan keuangannya juga,” kata Uchok Sky Khadafi, pada keterangan tertulisnya yang diterima Pantau.com, Selasa (12/7/2022).

Melansir dari laman indojetcharter.co.id, Air Charter Service mematok harga sewa jet pribadi mulai 8.999 Poundsterling atau setara Rp 170 juta. Sementara Indo Jet Charter menyewakan pesawatnya dengan hitungan biaya per jam.

Untuk pesawat Legacy 600 dengan kapasitas 14 penumpang, per jamnya dibandrol sekitar Rp 33 jutaan. Sedangkan pesawat Boeing Business Jet dengan kapasitas 19 orang, harga sewa per jamnya sekitar Rp 121 jutaan.

Ucok meminta lembaga hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dugaan kasus gratifikasi dan penggelapan kekayaan, Menteri Bappenas atau Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Uchok menilai, laporan keuangan yang dilaporkan Suharso mengalami kejanggalan. Pasalnya, harta kekayaan Suharso saat menjadi menteri dan ketua umum PPP tiba-tiba mengalami kenaikan yang signifikan.

“Ini seharusnya juga ditelusuri KPK, kasus harta pejabat naik signifikan. Maka disebabkan oleh apa? Harus dibuka kepada publik,” ungkapnya.

Bicara mengenai elektabilitas partai, Uchok juga menilai PPP semakin lama mengalami penurunan. Menurutnya, PPP sudah kehilangan isu dan tokoh yang melambangkan Kabah di tubuh partainya.

“Suharso sebagai tokoh PPP tidak cocok, apalagi sudah ada dugaan kasus seperti ini. Kalau memang PPP ingin melaju cepat, maka harus digantikan ketuanya,” tambahnya.

Sebagai informasi, telah banyak rentetan aksi yang meminta Suharso Monoarfa untuk mundur dari jabatannya terkait dugaan kasus korupsi. Aksi tersebut digelar di Kantor DPP PPP hingga Kantor Bappenas.
Penulis :
Desi Wahyuni