Pantau - Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri mengingatkan, agar pasukan gabungan tidak melakukan pelanggaran HAM dalam misi khusus pembebasan pilot Susi Air.
Mathius mengatakan, aparat gabungan TNI dan Polri untuk menghitung secara cermat dalam upaya membebaskan Kapten Philips Max Marthein asal Selandia Baru tersebut.
"Karena ekses lain ini suka sekali dimanfaatkan oleh kelompok mereka (KKB) dengan berbagai cara untuk membuat seolah-olah kami melakukan hal-hal seperti melanggar HAM di Papua," ujar Mathius, Kamis (23/2/2023).
Mathius mengaku telah melibatkan otoritas eksternal, mulai dari tokoh-tokoh adat dan kalangan agamawan di Papua. Begitu juga dengan para tokoh di pemerintah daerah.
"Negosiasi yang sudah dilakukan aparat pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat ini sudah kita kedepankan. Tetapi tentu kami dari aparat TNI dan Polri tidak bisa berlama-lama menunggu itu," kata Mathius.
Sementara itu, lanjutnya, kesiapan pasukan gabungan TNI dan Polri sudah melakukan pengawasan, pengintaian, terkait keberadaan KKB Egianus Kogoya yang membawa serta Kapten Philips sebagai sandera dan tawanan.
Ia menjelaskan, kelompok tersebut berpindah-pindah tempat. Namun, aparat TNI-Polri sudah melakukan pengepungan dan mempersempit ruang gerak KKB Papua Pegunungan tersebut.
"Kita tetap melakukan pengawasan, dan menunggu. Apabila kelompok ini keluar, maka penindakan hukum akan dilakukan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kapten Philips dalam penyanderaan KKB sejak Selasa (7/2/2023). Sebelum melakukan penawanan, kelompok tersebut juga melakukan penyerangan di Lapangan Udara Paro, Nduga.
Sementara itu, aparat gabungan TNI dan Polri sejak pekan lalu telah menambah pasukannya ke wilayah tersebut sebagai respons serangan KKB itu.
Mathius mengatakan, aparat gabungan TNI dan Polri untuk menghitung secara cermat dalam upaya membebaskan Kapten Philips Max Marthein asal Selandia Baru tersebut.
"Karena ekses lain ini suka sekali dimanfaatkan oleh kelompok mereka (KKB) dengan berbagai cara untuk membuat seolah-olah kami melakukan hal-hal seperti melanggar HAM di Papua," ujar Mathius, Kamis (23/2/2023).
Mathius mengaku telah melibatkan otoritas eksternal, mulai dari tokoh-tokoh adat dan kalangan agamawan di Papua. Begitu juga dengan para tokoh di pemerintah daerah.
"Negosiasi yang sudah dilakukan aparat pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat ini sudah kita kedepankan. Tetapi tentu kami dari aparat TNI dan Polri tidak bisa berlama-lama menunggu itu," kata Mathius.
Sementara itu, lanjutnya, kesiapan pasukan gabungan TNI dan Polri sudah melakukan pengawasan, pengintaian, terkait keberadaan KKB Egianus Kogoya yang membawa serta Kapten Philips sebagai sandera dan tawanan.
Ia menjelaskan, kelompok tersebut berpindah-pindah tempat. Namun, aparat TNI-Polri sudah melakukan pengepungan dan mempersempit ruang gerak KKB Papua Pegunungan tersebut.
"Kita tetap melakukan pengawasan, dan menunggu. Apabila kelompok ini keluar, maka penindakan hukum akan dilakukan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kapten Philips dalam penyanderaan KKB sejak Selasa (7/2/2023). Sebelum melakukan penawanan, kelompok tersebut juga melakukan penyerangan di Lapangan Udara Paro, Nduga.
Sementara itu, aparat gabungan TNI dan Polri sejak pekan lalu telah menambah pasukannya ke wilayah tersebut sebagai respons serangan KKB itu.
- Penulis :
- Aditya Andreas
