Pantau - Tokoh Papua Laksamana Madya (Purn.) Freddy Numberi memberi saran untuk pemerintah, terkait penyelesaian konflik kekerasan di Papua.
Freddy, yang merupakan Gubernur Papua periode 1998-2000, menyarankan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai TPNPB-OPM.
“Misalnya di Nduga, singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Bangun tenda-tenda untuk mereka, kasih makan mereka,” kata Freddy kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).
Baca Juga: Anggota DPR Ungkap Hukuman Mati bagi Pelaku Jual-Beli Senjata di Papua
Setelah itu, Freddy menyarankan agar TNI melaksanakan operasi militer dan tidak akan dianggap melanggar HAM karena sudah termasuk dalam perjanjian Konferensi Jenewa.
“Tentara pembebasan Papua Barat ini sudah mengaku dirinya sebagai kombatan, bukan hanya sebagai kriminal,” kata Freddy.
Freddy mengatakan, TPNPB-OPM menguasai wilayah tertentu dan melakukan serangan secara terus menerus, sehingga perlu adanya suatu tindakan tegas.
“Kita singkirkan dulu penduduk, singkirkan dulu sipilnya, baru daerah itu dibersihkan, operasi militer jalan,” pungkasnya.
Baca Juga: Kapolda Papua Minta TNI-Polri Tak Mudah Terpancing Aksi KKB
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan justru mendesak TNI membatalkan operasi siaga tempur di daerah rawan di Papua.
Ketua Centra Initiative Al Araf menyebut, pilihan operasi siaga tempur merupakan kebijakan yang hanya akan terus memproduksi spiral kekerasan.
"Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan," kata Araf.
Freddy, yang merupakan Gubernur Papua periode 1998-2000, menyarankan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai TPNPB-OPM.
“Misalnya di Nduga, singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Bangun tenda-tenda untuk mereka, kasih makan mereka,” kata Freddy kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).
Baca Juga: Anggota DPR Ungkap Hukuman Mati bagi Pelaku Jual-Beli Senjata di Papua
Setelah itu, Freddy menyarankan agar TNI melaksanakan operasi militer dan tidak akan dianggap melanggar HAM karena sudah termasuk dalam perjanjian Konferensi Jenewa.
“Tentara pembebasan Papua Barat ini sudah mengaku dirinya sebagai kombatan, bukan hanya sebagai kriminal,” kata Freddy.
Freddy mengatakan, TPNPB-OPM menguasai wilayah tertentu dan melakukan serangan secara terus menerus, sehingga perlu adanya suatu tindakan tegas.
“Kita singkirkan dulu penduduk, singkirkan dulu sipilnya, baru daerah itu dibersihkan, operasi militer jalan,” pungkasnya.
Baca Juga: Kapolda Papua Minta TNI-Polri Tak Mudah Terpancing Aksi KKB
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan justru mendesak TNI membatalkan operasi siaga tempur di daerah rawan di Papua.
Ketua Centra Initiative Al Araf menyebut, pilihan operasi siaga tempur merupakan kebijakan yang hanya akan terus memproduksi spiral kekerasan.
"Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan," kata Araf.
- Penulis :
- Aditya Andreas
