Pantau - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) serius menangani 94 kasus kebocoran data pribadi sejak 2019 hingga 2023.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga mendesak Kemkominfo untuk lebih tegas menindak pelaku pembobol data.
"Saya minta kasus kebocoran data ini lebih serius lagi ditangani. Pelaku-pelakunya juga harus ditindak tegas, jangan cuma diberi teguran," kata Cak Imin, Selasa (13/6/2023)
Ketua Umum PKB ini menyatakan, kasus kebocoran data bukan kali ini terjadi. Ia mengingatkan, saat ini sudah ada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Namun, ia menilai implementasinya masih rendah lantaran kasus kebocoran data masih saja terus terulang. Untuk itu, ia meminta sanksi tegas dijatuhkan kepada para pelaku.
"Ini sudah berulang kali. Saya harap Kominfo memperkuat lagi sistem perlindungan data pribadi," tegasnya.
Sebelumnya, Kemkominfo menyatakan sedang menangani 94 kasus kebocoran data pribadi sejak 2019 hingga 2023.
Dari jumlah itu, sebanyak 62 kasus di antaranya terkait penyelenggara sistem elektronik atau PSE swasta, sementara 32 kasus lainnya terkait dengan PSE pemerintah.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga mendesak Kemkominfo untuk lebih tegas menindak pelaku pembobol data.
"Saya minta kasus kebocoran data ini lebih serius lagi ditangani. Pelaku-pelakunya juga harus ditindak tegas, jangan cuma diberi teguran," kata Cak Imin, Selasa (13/6/2023)
Ketua Umum PKB ini menyatakan, kasus kebocoran data bukan kali ini terjadi. Ia mengingatkan, saat ini sudah ada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Namun, ia menilai implementasinya masih rendah lantaran kasus kebocoran data masih saja terus terulang. Untuk itu, ia meminta sanksi tegas dijatuhkan kepada para pelaku.
"Ini sudah berulang kali. Saya harap Kominfo memperkuat lagi sistem perlindungan data pribadi," tegasnya.
Sebelumnya, Kemkominfo menyatakan sedang menangani 94 kasus kebocoran data pribadi sejak 2019 hingga 2023.
Dari jumlah itu, sebanyak 62 kasus di antaranya terkait penyelenggara sistem elektronik atau PSE swasta, sementara 32 kasus lainnya terkait dengan PSE pemerintah.
- Penulis :
- Aditya Andreas
