Pantau - Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan soal informasi intelijen yang dimiliki Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, data intelijen yang dimiliki Jokowi tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
"Enggak urusan urusan cawe-cawe, itu tidak ada kaitannya. Ini Presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, itu punya Presiden," kata Mahfud di Jakarta, Minggu (17/9/2023).
Mahfud membantah tudingan koalisi masyarakat sipil yang menilai Jokowi telah menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik pribadi.
Ia menegaskan tak ada undang-undang yang dilanggar oleh Jokowi karena intelijen memang wajib melapor secara berkala kepada Presiden.
"Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen, itu ketentuan undang-undangnya. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden?" ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku memiliki info lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai.
Info itu didapat dari berbagai lembaga intelijen di Indonesia, mulai dari BIN, intelijen Polri, hingga TNI.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi saat menghadiri rapat kerja nasional relawan Seknas (Sekretariat Nasional) di Bogor, Sabtu (16/9/2023).
- Penulis :
- Aditya Andreas
