Pantau - Anggota Komisi II DPR RI, Wahyu Sanjaya menjelaskan alasannya, mengapa usulan pembangunan gedung DPR RI dilaksanakan paling belakangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Wahyu, keputusan tersebut diambil untuk mencegah beban tambahan dalam proses pembangunan di ibu kota baru.
“Dalam situasi yang sedang berat seperti itu, dengan begitu banyaknya proyek infrastruktur yang harus diselesaikan, sebanyak 122 bangunan, kami harus realistis,” ungkap Wahyu kepada wartawan, Selasa (19/3/2024).
"Jika kami tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan, minimal kami tidak ingin menambah beban yang ada," lanjutnya.
Wahyu mengusulkan agar pembangunan gedung DPR tidak menjadi prioritas utama di IKN. Jika memang harus dibangun, menurutnya, lebih baik menunda proyek tersebut dan memfokuskan upaya pada infrastruktur lain.
Ia mencontohkan seperti perumahan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mulai pindah ke IKN.
"Jika memang diperlukan, lebih baik gedung DPR dibangun belakangan setelah proyek-proyek lain diselesaikan. Selanjutnya, prioritas kami adalah membangun struktur yang lebih kecil terlebih dahulu, seperti ruang pertemuan," jelas Wahyu.
Menurutnya, gedung DPR yang sudah ada dapat digunakan untuk pertemuan besar. Jika diperlukan rapat di IKN, kata Wahyu, dapat menggunakan gedung kementerian yang telah tersedia di sana.
"Menurut pandangan saya, layanan publik dan perumahan bagi ASN yang bekerja di sektor pemerintahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pembangunan gedung DPR," tambahnya.
Sebelumnya, Wahyu Sanjaya mengusulkan agar pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan setelah semua proyek prioritas IKN selesai. Menurutnya, masih ada berbagai prioritas pembangunan lain yang harus diutamakan di IKN.
"Saya mengusulkan agar pembangunan gedung DPR menjadi yang paling akhir dilaksanakan, mengingat prioritas pembangunan yang lebih mendesak untuk membangun ibu kota baru. Kita harus memberikan prioritas kepada pemerintah terlebih dahulu," kata Wahyu.
"Pembangunan gedung DPR mungkin dapat dilaksanakan setelah semua prioritas selesai. Jika perlu, dapat dilakukan di area terkecil dan paling terpinggirkan, tetapi pembangunannya dilakukan paling belakangan," tambahnya.
Meskipun demikian, pembangunan gedung DPR di IKN telah dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025.
- Penulis :
- Aditya Andreas
