Pantau - Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menekankan pentingnya kolaborasi antara tiga lembaga negara — yudikatif, eksekutif, dan legislatif — dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan hakim. Menurutnya, tuntutan para hakim di berbagai daerah tidak boleh diabaikan karena dapat berakibat pada ketidakseimbangan dalam tata kelola kenegaraan.
"Ketidakpuasan para hakim terkait kesejahteraan mereka perlu mendapat perhatian serius. Ini bukan sekadar isu kenaikan gaji, tetapi soal keberlangsungan kekuasaan yudikatif yang kuat dan berfungsi dengan baik dalam menjaga keseimbangan antara ketiga pilar negara," jelas Neng Eem.
Baca Juga:
DPR RI dan Presiden Terpilih Komitmen Sejahterakan Hakim se-Indonesia
Ia menegaskan, jika permasalahan ini tidak segera diatasi, akan mengancam kinerja para hakim dan mempengaruhi independensi lembaga yudikatif. Karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah dan DPR RI untuk segera mencari solusi yang tepat guna memperkuat peran hakim dalam menjalankan tugasnya.
"Kolaborasi antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga kehakiman mendapatkan perhatian yang layak. Kesejahteraan hakim bukan hanya soal keadilan bagi mereka, tapi juga penting untuk menjaga independensi dan profesionalisme dalam penegakan hukum," ungkapnya.
Dengan perhatian yang serius dari berbagai pihak, diharapkan kesejahteraan hakim dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem hukum dan tata kelola negara secara keseluruhan.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
