Pantau - Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi rencana kerja sama antara BUMN dan sektor swasta dalam mendukung program tiga juta rumah yang menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Erick, kolaborasi ini bukan hanya soal percepatan pembangunan, tetapi juga memastikan proyek berjalan dengan transparansi dan kepercayaan.
"Kita sendiri sedang merapikan kerja sama dengan developer, yang menurut kita sebelumnya kurang baik, harus kita perbaiki," ujar Erick usai rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta (10/2).
Erick menyampaikan, BTN sebelumnya telah mengambil langkah signifikan dalam menyelesaikan 118 ribu kasus sertifikat rumah yang belum terbit. Hingga kini, sebanyak 80 ribu kasus telah dituntaskan dengan menggunakan dana internal BTN yang disiapkan dari dana pencadangan jika dana retensi developer tidak mencukupi.
Baca juga: Menteri Erick Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif Penyeberangan di Periode Libur Lebaran 2025
Namun, masih terdapat 38 ribu kasus yang akan diselesaikan dalam tiga tahun ke depan dengan kebutuhan dana serupa.
"Ini 80 ribu sertifikat kita sudah selesaikan, dengan pendapatan atau keuntungan BTN, ini bukan uang pemerintah. Tapi, ke depan tidak bisa seperti ini terus. Kita harus kembali membangkitkan kepercayaan masyarakat, orang kecil yang nyicil 20 tahun, 50% dari gajinya, selesai menyicil, sertifikatnya tidak keluar, atau pun rumahnya tidak jadi," ucap Erick.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait disepakati pentingnya payung hukum yang jelas dalam kerja sama BUMN dan swasta.
Adapun rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kadin, Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), dan Perumnas.
"Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena pelayanan kepada rakyat dan masyarakat itu merupakan kata kunci, dan kepercayaan publik menjadi sangat penting," ucap Erick.
Baca juga: Menteri Erick Minta BTN ‘Blacklist’ Developer dan Notaris Perumahan Nakal
Menurutnya, berbagai skema kerja sama akan diterapkan dalam proyek ini, termasuk joint venture hingga Kerja Sama Operasi (KSO).
Dalam waktu dekat, BUMN telah menyiapkan 792 hektare lahan untuk pembangunan 123 ribu rumah di lima lokasi yang dapat segera dikembangkan.
"Kami yakin rekan-rekan swasta yang hadir ini sangat kredibel. Makanya, kita ingin pelaksanaan ini maksimal demi pelayanan kepada rakyat dan masyarakat," kata Erick.
Ia juga menyampaikan, kedua kementerian saat ini tengah memfinalisasi Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Diantaranya pengembangan platform digital, pelatihan sumber daya manusia, dan penyaluran pembiayaan yang lebih mudah diakses bagi UMKM berorientasi ekspor.
Dengan langkah ini, Erick berharap, sinergi Kementerian BUMN dan Kemendag mampu membawa UMKM Indonesia menuju pasar global secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Tubagus Rachmat
