Pantau - Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk memperkuat kemandirian dan menjaga kedaulatan negara.
Pentingnya Infrastruktur untuk Daerah Perbatasan
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki luas wilayah 75 ribu kilometer persegi dengan garis perbatasan sepanjang 1.038 kilometer berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia.
"Kami memiliki lebih dari satu juta hektare hutan lindung yang dijaga oleh masyarakat adat dan ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai," kata Zainal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Zainal menyoroti pentingnya forum kerja sama Jawatan Kuasa Kerja/Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (JKK/KK Sosek Malindo) untuk mempererat hubungan kedua negara, namun mengingatkan pembangunan di dalam negeri tetap harus menjadi prioritas.
Ia mengungkapkan bahwa banyak desa di kawasan perbatasan masih terisolasi, dengan kondisi jalan yang sangat buruk sehingga perjalanan sejauh 60 kilometer bisa memakan waktu hingga enam jam.
Beberapa daerah hanya dapat diakses menggunakan pesawat kecil atau melalui sungai deras, membuat distribusi barang dan mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas.
Dampak Buruk Minimnya Infrastruktur
Zainal berbagi pengalaman pribadinya saat melakukan kunjungan ke daerah perbatasan, di mana ia harus menempuh jalur hutan belantara selama tiga hari.
"Saya sangat sedih pimpinan, saya tiga hari dua malam itu makan nasi basi di tengah hutan, bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya mungkin pimpinan akan bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara," ujarnya.
Kondisi tersebut menyebabkan distribusi bahan sembako sangat sulit sehingga harga bahan pokok dan bahan bangunan melonjak tajam di wilayah perbatasan.
Gubernur mencontohkan bahwa harga satu sak semen di daerah tersebut bisa mencapai Rp900 ribu dan masyarakat sering kali bergantung pada pasokan dari Malaysia.
"Untung mereka masih NKRI, tetapi perutnya Malaysia pimpinan," tambah Zainal.
Ia menegaskan bahwa pembangunan di perbatasan adalah bentuk nyata dari keadilan sosial yang harus diupayakan bersama.
Pemerintah Provinsi Kaltara telah mengalokasikan subsidi angkutan orang dan barang sebesar Rp15 miliar per tahun untuk membantu warga perbatasan.
Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Zainal khawatir besaran subsidi tersebut akan menyusut.
"Subsidi angkutan orang dan barang kepada masyarakat kami yang ada di perbatasan setiap tahun kami anggarkan Rp15 miliar, tetapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi," jelasnya.
Selain itu, Zainal juga mendorong agar kendaraan masyarakat Krayan yang menggunakan pelat nomor Malaysia bisa mendapatkan status khusus, seperti kendaraan di Batam dan Sabang, untuk memastikan tetap berada dalam pengawasan NKRI.
Ia mengungkapkan tengah membahas rencana pembangunan jalur penghubung antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur guna memperlancar distribusi sembako.
"Insyaallah kami akan bekerja keras sehingga sembako itu bukan datang dari Sarawak. Mudah-mudahan sembako sudah bisa bawa dari Samarinda," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
