Pantau - Sejumlah isu penting dalam bidang humaniora mewarnai pemberitaan pada Senin (5/5), mulai dari imbauan waspada promosi haji ilegal hingga seruan untuk penanganan serius pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kementerian Agama RI mengimbau masyarakat untuk mewaspadai promosi haji tanpa antre yang marak beredar.
Akhmad Fauzin, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, meminta masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi penipuan atau promosi haji ilegal kepada pihak berwenang.
Kesehatan Keluarga, Revisi UU Pendidikan, dan Isu Anak
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menyatakan bahwa program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya bertujuan mengatur kelahiran.
Menurutnya, KB juga menjadi ikhtiar menekan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah stunting guna menciptakan generasi yang kuat dan berkualitas.
Sementara itu, Komisi X DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dapat rampung pada tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyebut bahwa revisi UU ini sangat penting untuk pembenahan sistem pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengingatkan agar sekolah tidak mengeluarkan siswa yang bermasalah, baik sebagai pelaku maupun korban kekerasan, penyalahgunaan narkoba, atau perilaku menyimpang lainnya.
Aris Adi Leksono dari KPAI menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama harus menjamin penerapan kebijakan ini di semua satuan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI lainnya, Himmatul Aliyah, meminta kepala daerah di wilayah 3T agar lebih aktif menangani persoalan pendidikan.
Himma menekankan perlunya pemetaan wilayah dengan akses pendidikan terbatas serta pembangunan sekolah yang lebih dekat dengan pemukiman warga.
- Penulis :
- Gian Barani
