Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menyampaikan keprihatinannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan praktik pinjaman tidak wajar yang melibatkan sembilan perusahaan BUMN dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Mulyadi mengungkap bahwa total utang sembilan BUMN kepada Bank BJB mencapai lebih dari Rp 3,5 triliun, dengan tingkat bunga yang dianggap tidak masuk akal, yaitu dari 0% hingga 3%.
Legislator Soroti Beban Bank Daerah, Desak Transparansi dan Akuntabilitas
Mulyadi menjelaskan bahwa bunga pinjaman berjalan rata-rata hanya 0% hingga 1%, sementara bunga tertunda berkisar antara 3% sampai 5%.
Situasi ini, menurutnya, dikeluhkan oleh manajemen Bank BJB yang menilai beban utang tersebut sangat tidak wajar secara komersial.
Sebagai perusahaan terbuka (Tbk) dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat, Bank BJB disebut harus dijaga keberlanjutan dan kesehatannya agar tetap dapat berperan dalam pembangunan daerah.
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menekankan bahwa nilai utang sebesar Rp 3,5 triliun sangat berarti bagi masyarakat Jawa Barat dan meminta Menteri BUMN memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini.
Ia berharap keterlibatan BUMN dalam pembangunan nasional tidak membebani lembaga keuangan daerah seperti Bank BJB secara tidak proporsional.
Mulyadi menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pinjam meminjam antara BUMN dan lembaga keuangan daerah, agar kesehatan finansial kedua belah pihak terjaga dan peran BUMN dalam pembangunan daerah tetap optimal.
- Penulis :
- Balian Godfrey
