Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi (RB) bukan sekadar agenda administratif, melainkan panggilan moral untuk menghadirkan wajah negara yang berintegritas.
Rini menyampaikan hal ini dalam acara Kick Off Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2025–2029 di Jakarta, Senin (26/5/2025).
"Wajah negara yang berintegritas yakni birokrasi yang hadir bukan hanya dalam data dan dokumen, tapi dalam setiap pengalaman masyarakat berinteraksi dengan negara. Birokrasi adalah jalan ibadah kita dalam melayani umat," ujar Rini dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa Kementerian Agama harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan RB sebagai penjaga moral dan spiritual bangsa.
Empat Prinsip Reformasi Birokrasi
Dalam pidatonya, Rini menyampaikan empat prinsip utama pelaksanaan RB, yaitu berdampak konkret, partisipatif, menghargai keberagaman, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan RB tidak cukup diukur dari dokumen atau indeks semata, tetapi dari kualitas layanan publik serta perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat.
"RB adalah gerakan bersama yang harus dipahami dan dijalankan seluruh unsur internal maupun eksternal, dengan menghargai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia," ungkapnya.
Ia juga memberikan apresiasi atas capaian Kementerian Agama yang dinilai konsisten memperoleh nilai indeks RB di atas rata-rata kementerian dan lembaga lainnya.
"Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemenag karena selalu mendapat nilai RB di atas rata-rata K/L yang lain. Tren tata kelola atau penilaian dari RB Kemenag juga cenderung selalu meningkat," tambahnya.
Digitalisasi Tata Kelola Jadi Fokus Kemenag
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung program prioritas Presiden.
Salah satunya adalah digitalisasi tata kelola sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan publik.
Menurut Nasaruddin, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat, sehingga diperlukan transformasi dalam birokrasi, khususnya di Kementerian Agama.
Pemanfaatan teknologi informasi dinilai sebagai solusi utama untuk menciptakan pelayanan publik yang prima, efisien, dan adaptif.
"Satker kami termasuk yang terbesar dalam pemerintahan Indonesia. Sehingga jika kita mampu memanfaatkan IT dan beralih untuk melakukan digitalisasi, harapannya dapat menyelesaikan beragam persoalan di Kemenag dan pelayanan kepada publik pun akan menjadi lebih baik," jelasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
