Raih WTP Kesembilan Kali Berturut-turut, Kemenag Diminta Fokus pada Program Nyata untuk Masyarakat

Pantau - Kementerian Agama (Kemenag) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2016, namun Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa capaian ini harus diiringi dengan program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

WTP Bukan Sekadar Prestasi Administratif

Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenag per 31 Desember 2024 diberikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 31a/S/VII/05/2025 tertanggal 27 Mei 2025.

Laporan tersebut disusun berdasarkan sejumlah regulasi utama, yakni:

• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Penjelasan rinci terkait angka dan realisasi anggaran tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA).

Meski mengapresiasi pencapaian ini, Nasaruddin Umar menekankan bahwa opini WTP tidak boleh hanya menjadi simbol keberhasilan administratif.

“Saat ini tidak cukup kita hanya meraih WTP. Lebih dari itu, saya minta jajaran Kemenag untuk melakukan kerja-kerja yang berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Program Jangan Sekadar Seremoni, Harus Berdampak Nyata

Menurut Nasaruddin, opini WTP adalah cerminan dari tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta bentuk nyata dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus diiringi dengan program-program riil yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Program-program yang kita buat jangan sekadar seremoni, melainkan harus menghadirkan dampak nyata,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar empati menjadi dasar dalam merancang setiap kebijakan.

Program, kata dia, harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek mercusuar atau proyek prestisius yang minim manfaat.

“Bukan sekadar program mercusuar,” tambah Nasaruddin.

Kemenag menyatakan bahwa capaian WTP kesembilan kali ini menjadi komitmen untuk terus memperkuat pelayanan publik yang berbasis kebutuhan dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Setiap kebijakan dan program ke depan diharapkan menjadi bukti konkret bahwa pengelolaan keuangan yang baik juga membawa manfaat riil bagi kehidupan umat.