Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung menegaskan perlunya kebijakan pemulihan ekonomi yang tegas, cepat, dan tepat sasaran bagi wilayah terdampak bencana khususnya yang paling parah atau the hardest hit.
Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan dengan menekankan pentingnya pendataan dampak bencana hingga Maret dilakukan secara presisi.
Martin menilai di sejumlah titik kerusakan tidak hanya menimpa rumah tetapi juga ladang, toko, serta lanskap yang berubah total sehingga memerlukan perlakuan khusus.
Ia menegaskan, "Untuk kondisi seperti itu, restrukturisasi atau grace period tidak cukup. Kasus tertentu harus langsung write-off atau penghapusbukuan."
Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu menyebut wilayah seperti Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan membutuhkan kebijakan berbeda dibanding daerah terdampak ringan hingga sedang.
Ia juga mendorong reorientasi ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan karena sebagian warga tidak memungkinkan kembali ke usaha lama akibat perubahan kondisi geografis.
Terkait sistem pembayaran Martin mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam menjaga distribusi uang tunai dan penukaran uang rusak namun menekankan pentingnya pemulihan konektivitas jaringan.
Ia menyatakan koordinasi lintas sektor diperlukan termasuk dengan penyedia telekomunikasi seperti Telkomsel atau alternatif seperti Starlink agar layanan ATM dan sistem keuangan dapat berfungsi normal.
Di sisi fiskal Martin menyoroti realisasi Dana Siap Pakai yang masih rendah sekitar Rp32 miliar dari total Rp4,8 triliun serta meminta kejelasan alokasi jika anggaran Rp60 triliun disiapkan.
Komisi XI DPR RI akan melanjutkan pembahasan bersama Menteri Keuangan untuk merumuskan desain kebijakan pemulihan jangka menengah dan panjang yang terukur serta berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
