Pantau - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah menjabat selama dua periode pemerintahan dan dikenal sebagai penjaga stabilitas fiskal Indonesia.
Pergantian Strategis: Dari Stabilitas Menuju Transformasi
Sri Mulyani meninggalkan warisan kredibilitas fiskal yang kuat, disiplin anggaran, serta sistem pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan.
Selama menjabat, ia berhasil menjaga defisit APBN tetap terkendali dan menurunkan rasio utang terhadap PDB.
Data Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN menurun signifikan dari 6,14% pada tahun 2020 menjadi 2,38% di tahun 2023.
Rasio utang pun tetap terjaga di kisaran 38–39% dari PDB, jauh di bawah batas aman 60%.
Di masa pandemi COVID-19, Sri Mulyani menggunakan APBN sebagai instrumen countercyclical dengan menyalurkan stimulus fiskal lebih dari Rp695 triliun selama 2020–2021.
"APBN menjadi jangkar dalam menjaga kepercayaan pasar dan menjaga keberlanjutan fiskal," ungkapnya dalam salah satu pernyataannya di tahun 2022.
Selain itu, ia mendorong reformasi perpajakan melalui program tax amnesty, modernisasi core tax system, dan ekstensifikasi pajak digital.
Sri Mulyani juga merupakan ekonom lulusan University of Illinois dan pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Keberhasilannya menjadikan APBN sebagai alat pembangunan yang kredibel mendapat apresiasi dari tiga presiden: SBY, Jokowi, dan Prabowo.
Purbaya dan Visi Baru Fiskal Era Prabowo
Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, membawa latar belakang teknokrat yang kuat dan pengalaman di berbagai kementerian.
Sebelum menjabat Menteri Keuangan, Purbaya merupakan Ketua Dewan Komisioner LPS sejak 2020 dan pernah menjadi Deputi di Kemenko Maritim serta Staf Khusus di tiga kementerian koordinatif antara 2010–2018.
Suksesi ini bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan transisi paradigma: dari stabilisasi fiskal menuju transformasi ekonomi berdaulat sesuai visi Asta Cita Presiden Prabowo.
Jika Sri Mulyani dikenal sebagai "penjaga gawang", maka Purbaya diharapkan menjadi "arsitek transformasi fiskal".
Fokusnya mencakup penguatan belanja produktif, penciptaan lapangan kerja dalam skala besar, serta insentif untuk sektor strategis seperti pangan, energi, dan pertahanan.
Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan belanja negara sekitar Rp3.750 triliun, dengan target pertumbuhan penerimaan pajak di atas 12% dan tax ratio sebesar 10,03% terhadap PDB.
Purbaya menekankan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam sebagai kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi nasional.
"Fungsi APBN harus bergeser dari sekadar penyeimbang menjadi mesin pertumbuhan," tegasnya dalam sambutannya usai pelantikan.
Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pendekatan progresif, Purbaya diharapkan dapat menjadikan APBN sebagai instrumen percepatan Asta Cita: kedaulatan pangan, energi, industrialisasi, serta kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan Purbaya dalam memanfaatkan warisan fiskal yang sehat akan menentukan apakah Indonesia mampu menjaga kredibilitas global sambil mempercepat transformasi ekonomi.
Transisi ini menjadi momentum penting dalam lima tahun ke depan, untuk menghubungkan keberlanjutan masa lalu dengan visi masa depan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
