Pantau - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla berharap pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat agar stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla setelah menghadiri acara buka puasa dan Shalat Tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan.
Jusuf Kalla menilai konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah berpotensi memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Menurutnya, eskalasi konflik internasional dapat memicu kenaikan harga energi yang berdampak langsung pada perekonomian nasional.
Ia mengatakan, "Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar."
Kenaikan harga bahan bakar minyak dan elpiji tersebut dinilai dapat meningkatkan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
Konflik Global Berpotensi Ganggu Pasokan Energi
Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa konflik yang berlangsung dalam waktu lama berpotensi mengganggu pasokan energi nasional.
Ia menyampaikan, "Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis."
Menurutnya, keterbatasan stok bahan bakar minyak di Indonesia perlu diantisipasi oleh pemerintah agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi.
Selain dampak ekonomi, Jusuf Kalla menilai Indonesia juga perlu memiliki sikap politik yang jelas terhadap konflik internasional tersebut.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas.
Pemerintah dinilai dapat memanfaatkan peran Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan menciptakan perdamaian.
Dorong Evaluasi Pengelolaan Anggaran Negara
Jusuf Kalla juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional.
Evaluasi tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara di tengah situasi global yang tidak menentu.
Ia mengatakan, "Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar."
Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas dalam belanja negara agar pengeluaran tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
Ia mengingatkan bahwa apabila pengeluaran negara tidak dikendalikan dengan baik maka tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat.
Kondisi tersebut bahkan berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Jusuf Kalla juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang memerlukan anggaran besar.
Ia menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara.
Jusuf Kalla menekankan agar sektor penting seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran negara.
- Penulis :
- Aditya Yohan
