Pantau - Kongres Rakyat Nasional China pada Maret 2026 menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5 persen yang mencerminkan arah baru pembangunan berbasis kualitas dan inovasi teknologi tinggi.
Kebijakan tersebut menandai transisi besar dari orientasi pertumbuhan berbasis kuantitas menuju penguatan inovasi yang disebut sebagai new quality productive forces.
Pergeseran paradigma ini membawa implikasi penting bagi Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama China dan penerima investasi signifikan dari Beijing.
Ketidakpastian global yang meningkat akibat dinamika hubungan Washington dan Beijing serta konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel turut mempengaruhi posisi tawar negara berkembang di Asia Tenggara.
Indonesia dinilai berada pada persimpangan antara mempertahankan pola kemitraan berbasis komoditas atau melakukan lompatan menuju kerja sama berbasis teknologi mengikuti arah baru China.
South China Morning Post melaporkan bahwa Beijing telah mengesahkan Rencana Lima Tahun ke-15 yang menitikberatkan pada investasi manusia dan kemandirian teknologi.
Jika tidak merespons perubahan tersebut dengan kebijakan dan instrumen hukum yang adaptif, Indonesia berisiko tertinggal dalam rantai pasok digital global.
Pola lama yang bergantung pada ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah tinggi dinilai telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi sejalan dengan kebutuhan pasar China yang berorientasi pada ekonomi hijau serta inovasi teknologi.
Tantangan utama terletak pada kesiapan regulasi domestik untuk menangkap peluang transfer teknologi dan mendukung integrasi lebih dalam ke rantai pasok global.
Indonesia dinilai perlu beralih dari sekadar pasar konsumsi menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri masa depan.
Fokus pembangunan China saat ini mencakup ekonomi siber, kecerdasan buatan, serta energi terbarukan yang menuntut penguatan kedaulatan data dan teknologi di negara mitra.
Perkembangan kebijakan tersebut dinilai perlu menjadi bahan refleksi bagi pemerintah Indonesia untuk mengkalibrasi ulang instrumen hukum dan kebijakan ekonomi nasional.
Salah satu langkah penting adalah mempercepat transfer teknologi melalui penguatan kerangka hukum penanaman modal yang tidak hanya berfokus pada jumlah investasi.
Regulasi dinilai perlu mewajibkan transfer pengetahuan secara nyata kepada sumber daya manusia lokal sebagai bagian dari syarat investasi.
Dalam laporan kerja pemerintah China saat pembukaan Kongres Rakyat Nasional di Beijing disebutkan bahwa China akan lebih selektif menyalurkan investasi luar negeri pada sektor yang memperkuat kemandirian teknologi nasional.
Indonesia dinilai perlu menyusun regulasi turunan yang mewajibkan investasi teknologi tinggi seperti semikonduktor dan pengembangan baterai listrik disertai kewajiban pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal yang mengikat secara hukum.
- Penulis :
- Aditya Yohan
