billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Siap Tampung 1.075 Siswa Kurang Mampu, Dilengkapi Guru dan Fasilitas

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Siap Tampung 1.075 Siswa Kurang Mampu, Dilengkapi Guru dan Fasilitas
Foto: Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur (sumber: ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Pantau - Dinas Sosial Jawa Tengah menyatakan sebanyak 11 Sekolah Rakyat di wilayah tersebut diperkirakan dapat menampung total 1.075 siswa dari jenjang SMP dan SMA.

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tersebar di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Magelang, Blora, Banjarnegara, Wonosobo, Kendal, dan Wonogiri.

Jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia terdiri dari sembilan rombel untuk SMP dan 29 rombel untuk SMA.

Lima Sentra Sekolah Rakyat Jadi Fokus Utama

Lima sentra utama Sekolah Rakyat berada di Temanggung, Magelang, Banyumas, Pati, dan Surakarta.

Sentra Terpadu Kartini Temanggung direncanakan menampung 125 siswa SMA dengan lima rombel.

Sentra Antasena Magelang memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial dan akan menampung 100 siswa SMA melalui empat rombel.

Sentra Satria Baturaden, Banyumas menargetkan 50 siswa SMP dengan dua rombel.

Sentra Margo Laras di Kabupaten Pati direncanakan menampung 100 siswa SMP dengan empat rombel.

Sementara itu, Sentra Terpadu Prof Dr. R Soeharso akan menampung 200 siswa SMA dengan delapan rombel.

Penyesuaian Jenjang dan Rekrutmen Guru Sesuai Kebutuhan Daerah

Tidak semua Sekolah Rakyat menampung siswa dari semua jenjang pendidikan karena masih dalam proses persiapan, terutama pada aspek infrastruktur.

Rombel dan jenjang pendidikan disesuaikan dengan jumlah lulusan di tiap daerah serta peminatan.

"Jadi, sesuai dengan peminatan dan anak-anak miskin di daerah itu kebanyakan lulusan SMP atau lulusan SD. Di Temanggung itu lulusan SMP (banyak) jadi masuknya SMK, Magelang SMA, Banyumas SMP, kemudian Pati itu SMP," ungkap Imam Maskur.

Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi tahun ini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana, termasuk tenaga pendidik.

"Untuk perekrutan guru menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan jumlah guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat pun bervariasi, bergantung pada rombel," ia mengungkapkan.

Penentuan calon siswa menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan harus melalui proses verifikasi lapangan oleh pendamping sosial.

"Verifikasi dan validasi kan harus, kondisi rumahnya, karena harus difoto rumahnya, kondisi ekonominya kan harus difoto semuanya, datanya harus lengkap. Tidak sembarangan yang lolos itu begitu daftar terus lolos kan tidak," jelasnya.

Penulis :
Shila Glorya
Editor :
Tria Dianti