Pantau - Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan lanskap sosial baru yang mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, salah satunya melalui fenomena viral-based policy atau kebijakan berbasis viralitas.
Viral-based policy adalah kebijakan yang dirumuskan sebagai respons cepat terhadap isu-isu viral di media sosial dan menandai keterbukaan pemerintah terhadap tekanan publik secara langsung.
Namun, fenomena ini juga memunculkan tantangan serius terhadap kualitas, keberlanjutan, dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan.
Partisipasi Digital dan Responsivitas Tinggi Hadirkan Risiko Kebijakan Reaktif
Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan bukan hal baru, namun media sosial membuat partisipasi menjadi lebih cepat, terbuka, dan masif.
Isu-isu besar di Indonesia seperti revisi UU KPK, Omnibus Law, kenaikan BBM, hingga isu pendidikan dan lingkungan pernah memunculkan respons viral berupa petisi, hashtag, hingga aksi digital serentak.
Ketika isu menjadi viral, pemerintah terdorong merespons secara cepat melalui kebijakan, pernyataan, atau rencana agar tidak kehilangan legitimasi publik.
"Media sosial menggeser partisipasi publik dari prosedural menjadi spontan dan horizontal berbasis gerakan massa digital", tulis Vincensius Soma Ferrer dalam artikelnya.
Namun, kecepatan respons ini kerap membuat kebijakan bersifat reaktif dan minim analisis mendalam.
Beberapa contohnya adalah larangan aplikasi digital, pelarangan acara, atau distribusi bantuan tanpa peta jalan yang jelas.
Saputra (2024) menyebut kebijakan di bawah tekanan opini publik sering kali lemah dalam perencanaan, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi.
Kebijakan semacam itu tidak jarang menimbulkan polemik lanjutan atau bahkan penolakan, terutama dari warganet yang menjadi bagian dari tekanan awal.
Risiko lain dari viral-based policy meliputi ketidakseimbangan antara substansi dan proses, kurangnya deliberasi publik, serta dilema birokrasi antara responsivitas jangka pendek dan stabilitas jangka panjang.
Jika terlalu mudah terpengaruh viralitas, publik bisa memandang pemerintah tidak tegas dan hanya mengejar popularitas sesaat.
Strategi Kebijakan Modern: Responsif, Rasional, dan Berbasis Teknologi
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan strategi kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga rasional, sistematis, dan inklusif.
Beberapa langkah strategis yang disarankan antara lain membangun sistem deteksi dini isu publik berbasis media sosial dengan teknologi big data dan artificial intelligence (AI).
Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme konsultasi publik melalui forum daring, polling terbuka, diskusi komunitas, serta kerja sama dengan lembaga kajian atau think tank.
Selain itu, dibutuhkan kepemimpinan publik yang adaptif dan visioner dalam memilah isu mana yang membutuhkan respons cepat dan mana yang memerlukan pendekatan jangka panjang.
Kepemimpinan juga harus menjaga konsistensi narasi publik dan menyampaikan kebijakan secara transparan agar masyarakat memahami konteks dan arah kebijakan.
Viral-based policy mencerminkan pergeseran hubungan masyarakat dan negara, serta membuka peluang demokratisasi ruang publik yang lebih inklusif.
Namun tanpa proses kebijakan yang rasional dan terstruktur, viralitas bisa menjadi sumber instabilitas dan inkonsistensi kebijakan.
Keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan, antara responsivitas dan kualitas, menjadi kunci agar kebijakan publik benar-benar berdampak positif jangka panjang.
Pemerintah Indonesia perlu membangun kapasitas kelembagaan, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat kepemimpinan cerdas untuk menghadapi dinamika ruang digital yang kini menjadi kenyataan baru demokrasi modern.
- Penulis :
- Aditya Yohan
