Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

KKP Percepat Pengerukan Pelabuhan Untia untuk Dukung Nelayan dan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

KKP Percepat Pengerukan Pelabuhan Untia untuk Dukung Nelayan dan Ketahanan Pangan Nasional
Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kapal nelayan dapat bersandar di Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Sulawesi Selatan (sumber: Humas KKP)

Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa kapal-kapal nelayan dapat bersandar di Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Sulawesi Selatan, tanpa hambatan akibat pendangkalan kolam pelabuhan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menyatakan bahwa percepatan pengerukan kolam pelabuhan dilakukan untuk mempermudah akses keluar masuk kapal nelayan ke area pelabuhan perikanan.

"Percepatan pengerukan kolam Pelabuhan Perikanan (PP) Untia, Makassar, dilalukan untuk mempermudah akses keluar masuk kapal nelayan ke area pelabuhan perikanan," ungkapnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Saat ini, kedalaman kolam pelabuhan tersebut hanya mencapai minus tiga meter, dan pengerukan ditargetkan untuk meningkatkan kedalaman hingga tujuh meter.

Sinergi Antarinstansi dan Perhatian Lingkungan

KKP menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta pihak swasta yang terlibat dalam pengerukan tersebut.

"Akselerasi akan kita lakukan agar nelayan semakin terbantu. Selain sinergi dengan pihak-pihak terkait, faktor kehati-hatian juga diperlukan utamanya dalam aspek lingkungan dan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan," ia mengungkapkan.

Kedalaman tujuh meter diharapkan mampu menjadikan Pelabuhan Untia sebagai hub perikanan strategis di kawasan Indonesia Timur.

Material hasil pengerukan rencananya akan digunakan untuk proyek reklamasi Pulau Lae Lae.

Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Proyek reklamasi ini memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan serta KKP, guna memastikan aspek legalitas dan kelayakan lingkungan.

Rencana pengerukan ini juga sejalan dengan program prioritas nasional, khususnya mendukung kegiatan distribusi logistik pangan.

Kegiatan ini mendukung tujuan kedua dari program prioritas Presiden RI (Asta Cita), yang menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional.

Penulis :
Shila Glorya