Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) resmi memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 (1447 H), yang dilakukan bersamaan dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun 2025.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menyatakan bahwa skala besar penyelenggaraan haji menuntut peningkatan kualitas dan efisiensi secara berkelanjutan.
“Evaluasi menyeluruh menjadi dasar penting dalam penyempurnaan kebijakan dan layanan haji ke depan,” ungkap Warsito.
Ia juga mengapresiasi peran aktif Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dalam memperbaiki aspek teknis dan kebijakan penyelenggaraan haji.
Warsito menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pengawasan ketat untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan tertib dan bermartabat.
Pemesanan Tenda Jadi Prioritas, Biaya Haji Tetap Terendah di Dunia
Deputi Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa persiapan haji 1447 H telah dimulai sejak awal Juni 2025.
Saat ini, prioritas utama adalah percepatan pemesanan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang ditargetkan selesai akhir Juli 2025.
Langkah berikutnya mencakup persiapan akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2025.
Alternatif bandara keberangkatan dan kepulangan jamaah juga sedang dipertimbangkan guna meningkatkan efisiensi pergerakan jamaah.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menegaskan bahwa dinamika operasional haji harus direspons dengan kebijakan jangka panjang yang lebih matang.
Ia menyebut bahwa regulasi perlu diperkuat agar tidak terjadi monopoli layanan oleh pihak penyedia di Arab Saudi (syarikah).
“Indonesia masih menjadi negara dengan biaya haji terendah di dunia, bahkan lebih rendah dibanding Bangladesh,” tegas Hilman.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem data jamaah serta penyederhanaan proses visa.
Layanan Kesehatan, Diplomasi, dan Kelembagaan Jadi Sorotan
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Liliek Marhaendro Susilo, menyampaikan bahwa sekitar 80 persen jamaah memiliki penyakit penyerta (komorbid), sehingga layanan kesehatan perlu dirancang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan jamaah lansia dan rentan.
Direktur Timur Tengah Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Ahrul Tsani Fathurrahman, menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji merupakan bagian dari kepentingan strategis diplomasi bilateral Indonesia dan Arab Saudi.
Ia menyatakan bahwa komunikasi resmi dilakukan melalui nota diplomatik untuk memperkuat dasar hukum kerja sama antarnegara.
Dalam forum Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi (DKT), Indonesia mendorong isu-isu strategis seperti penambahan kuota, layanan kesehatan, smartpass, dan pembangunan Kampung Haji.
Sementara itu, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi, menyampaikan bahwa Bandara Taif belum dapat digunakan karena kondisi landasan pacu yang tidak memadai, sehingga optimalisasi bandara alternatif menjadi hal penting.
Menutup rapat koordinasi, Kemenko PMK mendorong percepatan penandatanganan kerja sama teknis antara Kemenag dan BP Haji, khususnya dalam konteks transisi kelembagaan sambil menunggu pembahasan RUU Haji dan Umrah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
