Pantau - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Iman Sukri menegaskan Badan Pengelola Keuangan Haji wajib mengelola dana titipan masyarakat secara transparan dan profesional karena dana haji bukan bagian dari APBN.
Pernyataan tersebut disampaikan Iman Sukri dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta pada Selasa, 20 Januari 2026.
Iman Sukri mengingatkan bahwa dana haji merupakan dana umat yang harus kembali sepenuhnya untuk kepentingan jemaah.
“Kami harus memastikan dana haji benar-benar untuk jemaah. Ini bukan APBN, ini dana umat. Dana jemaah haji harus kembali 100 persen untuk jemaah,” ungkapnya.
Pentingnya Transparansi dan Kehati-hatian
Iman Sukri menekankan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam pengelolaan dana haji untuk mencegah praktik penyalahgunaan.
Transparansi dinilai menjadi kunci agar pengelolaan dana haji terbebas dari praktik korupsi.
Keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji dinilai sudah tepat sebagai lembaga khusus yang memisahkan dana haji dari keuangan negara.
“Pemisahan ini krusial agar dana dikelola secara profesional dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Dorongan Efisiensi Biaya Penyelenggaraan Haji
Selain pengamanan dana, Badan Legislasi DPR RI mendorong efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui optimalisasi investasi dana haji.
Optimalisasi tersebut diharapkan mampu menekan ongkos haji agar tidak terus mengalami kenaikan.
“Bagaimana caranya ongkos biaya haji tidak naik, bahkan kalau bisa lebih murah. Harapan kami masyarakat semakin mudah menunaikan ibadah haji,” kata Iman Sukri.
Untuk mencapai efisiensi, Iman Sukri menyarankan Badan Pengelola Keuangan Haji memanfaatkan kewenangannya secara optimal melalui perencanaan jangka panjang.
Salah satu langkah efisiensi yang dicontohkan adalah pengadaan akomodasi di Arab Saudi jauh hari sebelum musim haji.
“Jika pemesanan hotel dilakukan satu atau dua tahun sebelumnya, biayanya tentu jauh lebih murah dibanding mendadak. Ini bagian dari strategi investasi dan efisiensi,” ujarnya.
Dampak bagi Jemaah
Iman Sukri menyimpulkan pengelolaan dana haji yang akuntabel akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Dampak lainnya adalah biaya haji yang lebih terjangkau serta jaminan penyelenggaraan ibadah haji yang bersih dari korupsi.
“Ini penting agar penyelenggaraan haji di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat secara spritual tetapi juga keberkahan secara material di mana jamaah merasa aman, nyaman, dan sehat hingga kembali ke tanah air,” katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
