Pantau - Guru besar politik internasional Universitas Jember menilai kehadiran Indonesia dalam World Economic Forum (WEF) di Davos kerap diperlakukan sebagai pencapaian diplomatik meski forum tersebut tidak menghasilkan keputusan ekonomi yang mengikat.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar dan pengamat politik internasional Universitas Jember Prof. Abubakar Eby Hara dari Jember, Jawa Timur, pada Rabu, 21 Januari 2026.
Prof. Eby Hara menegaskan World Economic Forum bukan arena pengambilan keputusan ekonomi global.
Menurut Prof. Eby Hara, tidak ada kebijakan perdagangan yang diubah, restrukturisasi utang yang diputuskan, maupun komitmen transfer teknologi yang bersifat mengikat di Davos.
Ia menilai isu krusial bagi Indonesia seperti ketimpangan akses pasar dan proteksionisme negara maju kerap berhenti pada level wacana.
Prof. Eby Hara menyebut pertemuan di Davos hanya memberi panggung bicara tanpa daya paksa karena WEF bukan lembaga pembuat kebijakan.
Ia menegaskan WEF tidak menghasilkan perjanjian yang mengikat, tidak memiliki mekanisme akuntabilitas, dan tidak memaksa negara mengubah arah kebijakan ekonomi nasional.
Prof. Eby Hara menyebut WEF sebagai ruang aman bagi elite ekonomi global yang dihadiri kepala negara kuat, CEO korporasi multinasional, dan institusi keuangan besar.
Forum tersebut dinilai digunakan untuk saling mengonfirmasi posisi dalam tatanan ekonomi global yang timpang.
Bagi negara berkembang, kehadiran di Davos dinilai lebih bersifat kosmetik daripada strategis karena struktur ekonomi global jarang dirombak demi kepentingan Global South.
Ia menilai ketimpangan perdagangan, dominasi modal global, dan ketergantungan finansial negara berkembang tetap dipertahankan.
Istilah seperti inclusive growth dan sustainability disebut hanya membungkus ketimpangan yang terus berlanjut.
Prof. Eby Hara menilai Davos berfungsi sebagai panggung prestise yang membentuk narasi tentang siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti dalam ekonomi global.
Ia menyebut solusi yang ditawarkan cenderung menguntungkan negara maju dan korporasi besar, sementara risiko dan biaya sosial dibebankan kepada negara berkembang.
Menurutnya, Davos menciptakan ilusi kemajuan karena setelah forum berakhir kebijakan proteksionis, subsidi timpang, dan penumpukan utang negara berkembang tetap berjalan.
Prof. Eby Hara menyebut WEF kerap dijadikan legitimasi kebijakan domestik yang berorientasi elite dengan dampak terhadap lapangan kerja dan industri nasional yang masih dipertanyakan.
Ia menyebut Davos sebagai ritual tahunan dengan janji lama dan istilah baru yang lebih mencerminkan ketimpangan global daripada solusi.
Prof. Eby Hara menilai perubahan nyata harus bertumpu pada keberanian politik, penguatan kebijakan domestik, kerja sama regional yang konkret, serta reformasi institusi global yang nyata.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
