Pantau - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi guna mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia.
"Saya akan terus mendorong dan memastikan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan bekerja secara berkelanjutan dalam mensinergikan Kementerian/Lembaga guna memberantas penyelundupan di Indonesia", ungkapnya.
Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, menekankan bahwa kerja sama lintas sektor sangat penting mengingat pola penyelundupan saat ini dilakukan secara kompleks dan terorganisir.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Maritim
Dengan sinergi antarinstansi, pemerintah diyakini mampu menjaga seluruh pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.
"Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah laut yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan lintas batas", tegas BG.
Langkah konkret juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menutup Operasi Terpadu Semester I Tahun 2025 serta meluncurkan Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan.
Dalam pemaparan Bea Cukai, dua operasi besar bertajuk “jaring Sriwijaya” dan “jaring Wallacea” telah dilaksanakan dari 1 Mei hingga 7 Juli 2025.
Dari operasi tersebut, berhasil terungkap 16 upaya penyelundupan berbagai barang ilegal, seperti narkotika, pasir timah, rokok ilegal, produk tekstil, hingga komoditas bahan pokok.
Salah satu penindakan yang paling menonjol adalah penggagalan penyelundupan dua ton sabu oleh kapal MV Sea Dragon Tarawa.
"Saya juga mengapresiasi hal tersebut yang telah membuktikan kinerja dari Desk Pencegahan dan Penyelundupan selama ini dalam memberantas penyelundupan dan menegakkan hukum serta menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia melalui pengawasan maritim yang kuat dan strategis", ujar BG.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
