Pantau - Kamboja menyatakan bahwa langkah hukum domestik yang ditempuh Thailand terhadap para pemimpin Kamboja telah merusak upaya menuju gencatan senjata yang langgeng.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan pada Selasa, 19 Agustus 2025, sebagai respons atas tindakan hukum Thailand terhadap Presiden Senat Kamboja Samdech Techo Hun Sen dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.
Thailand Ajukan Tuntutan Hukum terhadap Pemimpin Kamboja
Sehari sebelumnya, Senin (18/8/2025), Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menyampaikan bahwa pemerintah Thailand telah mengajukan tuntutan perdata dan pidana terhadap Hun Sen dan Hun Manet.
Tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan Thailand terkait insiden perbatasan yang terjadi baru-baru ini.
Phumtham juga menegaskan bahwa Hun Sen dan Hun Manet akan segera ditangkap apabila memasuki wilayah Thailand.
Respons Kamboja dan Komitmen Perdamaian
Menanggapi langkah tersebut, Kementerian Luar Negeri Kamboja menyebut tindakan Thailand justru merusak semua upaya untuk menciptakan gencatan senjata yang permanen.
Kamboja menilai langkah hukum itu juga menghambat pemulihan perdamaian serta normalisasi hubungan bilateral kedua negara.
Meski demikian, pemerintah Kamboja menegaskan kembali komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Thailand guna mewujudkan perdamaian dan memulihkan hubungan ke keadaan normal dalam waktu dekat.
Latar Belakang Konflik Perbatasan
Bentrokan bersenjata antara pasukan Kamboja dan Thailand pecah pada 24 Juli 2025 di perbatasan kedua negara.
Pertempuran berlangsung selama lima hari hingga akhirnya gencatan senjata dicapai pada 28 Juli 2025 sore dan mulai berlaku pada tengah malam di hari yang sama.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
