Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembukaan 30 fakultas kedokteran baru di berbagai perguruan tinggi di Indonesia guna mengatasi kekurangan tenaga dokter umum dan spesialis secara nasional.
Target tersebut disampaikan dalam peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta, pada Selasa, 26 Agustus 2025.
"Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru. Insya Allah untuk mengejar tadi 70.000 spesialis dan dokter umum kekurangannya adalah 140.000", ungkap Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Presiden menyebut bahwa tanpa percepatan penambahan jumlah dokter, Indonesia akan membutuhkan waktu hingga 35 tahun untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis bagi lebih dari 280 juta penduduk.
148 Program Studi Kedokteran Baru Siap Dibuka Tahun Ini
Sebagai bagian dari solusi jangka pendek dan menengah, pemerintah juga akan membuka 148 program studi (prodi) pendidikan spesialis dan subspesialis pada tahun 2025.
"Tahun ini, kita juga akan buka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran, dan juga 125 prodi ini adalah untuk spesialis, dan sisanya, 23 adalah prodi subspesialis. Saya ingin menambah fakultas kedokteran. Yang sekarang harus kita tambah, jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan", kata Presiden Prabowo.
Ia menekankan pentingnya kerja keras dan percepatan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan nasional, mengingat kompetisi global dalam sektor ini semakin ketat.
"Kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita rebutan, Eropa, Amerika, kekurangan dokter, kekurangan tenaga medis. Jadi, kita harus bekerja keras", ujarnya.
Kesehatan dan Pendidikan: Hak Dasar Rakyat, Wujud Demokrasi Nyata
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan merupakan hak semua warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah tertinggal dan terpencil.
"Pendidikan dan kesehatan adalah demokratisasi. Itu saudara-saudara. Mengapa pemerintah, siapapun yang memerintah, siapapun wajib memperjuangkan pendidikan yang terbaik, dan kesehatan yang terbaik", tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pencapaian layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas hanya bisa dicapai apabila tidak ada korupsi, manipulasi, atau kebocoran anggaran.
Setiap rupiah dari anggaran, terutama untuk pengadaan alat kesehatan berkelas dunia, harus sampai kepada rakyat secara langsung dan adil.
- Penulis :
- Aditya Yohan
