Pantau - Aksi anarkis yang melanda berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir dinilai sebagai akibat dari ketimpangan sosial yang semakin memburuk, ungkap Saipul Hamdi, sosiolog dari Universitas Mataram (Unram).
Ketimpangan Sosial Kian Tajam
Saipul menyatakan bahwa jurang antara masyarakat berpenghasilan rendah dan para pejabat atau legislator yang bergaji tinggi kini semakin mencolok.
Ia menambahkan bahwa gaya hidup hedonis yang dipamerkan oleh politisi, artis, pengusaha, dan pejabat publik melalui media sosial memperburuk persepsi publik terhadap ketidakadilan ekonomi.
"Gap kesejahteraan antara masyarakat dengan pejabat semakin terasa," ungkapnya.
Masyarakat kelas bawah disebut semakin gerah karena menghadapi situasi ekonomi yang sulit, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan pendapatan UMKM, dan stagnasi upah.
Ia juga mengimbau tokoh publik untuk menjaga sikap dan tutur kata agar tidak memperkeruh suasana sosial.
Aksi Unjuk Rasa Meluas dan Berujung Anarkis
Sejak 25 Agustus 2025, gelombang unjuk rasa muncul di berbagai daerah dengan melibatkan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya.
Tuntutan aksi mencakup reformasi sistem perpajakan, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta penolakan terhadap sistem pengupahan yang dinilai tidak adil.
Demonstrasi yang terus berlangsung hingga hari ini telah menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dan kantor pemerintahan.
Sejumlah daerah mengalami aksi penjarahan dan pembakaran, termasuk di Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa gini ratio Indonesia meningkat dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024, menandakan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan.
Menanggapi eskalasi aksi massa, Presiden Prabowo pada 30 Agustus 2025 memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk membahas situasi nasional.
Ia memerintahkan aparat untuk mengambil tindakan tegas terhadap massa yang melakukan tindakan anarkis.
- Penulis :
- Aditya Yohan
