Pantau - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco berjanji menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama Perumda Dharma Jaya yang menjadi sorotan publik.
Aspirasi Mahasiswa Disampaikan ke DPRD
Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis siang.
Dalam pertemuan tersebut, AMPSI menyoroti transparansi tunjangan anggota dewan serta dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah BUMD.
Fokus utama kritik diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang disebut bermasalah sejak lama.
"Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat," kata perwakilan AMPSI, Muhammad Ihsan.
AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan BUMD.
Kejanggalan itu meliputi perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi "moral hazard" manajemen yang dinilai menjadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.
"DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas," ujar Ihsan.
Respons DPRD DKI Jakarta
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Koordinator Komisi B, Basri Baco, menegaskan pihaknya akan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada eksekutif.
"Kami akan jadikan hasil rapat ini sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada agar lebih transparan terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain," kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.
Menurut Baco, selain bertugas mencari keuntungan, BUMD DKI Jakarta juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Baco juga menyoroti aspirasi massa mengenai transparansi keuangan di Perumda Dharma Jaya.
"Jadi kan yang digarisbawahi oleh teman-teman di sini terutama mengenai Dharma Jaya. Oke nggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa nggak usah khawatir dan ini boleh dikontrol," ungkapnya.
Ia meminta massa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme.
- Penulis :
- Arian Mesa
