Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Mendagri Tito Instruksikan Pemda Tekan Inflasi Lewat Operasi Pasar dan Distribusi Beras Murah

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Mendagri Tito Instruksikan Pemda Tekan Inflasi Lewat Operasi Pasar dan Distribusi Beras Murah
Foto: (Sumber: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berikan keterangan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025). Mendagri menginstruksikan kepada pemerintah daerah mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat))

Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan guna menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5 persen.

"Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 daerah.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta seluruh jajaran pejabat daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Tito memaparkan bahwa inflasi tahunan periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen.

Sementara itu, dari Juli hingga Agustus 2025 tercatat deflasi sebesar -0,08 persen.

Operasi Pasar dan Distribusi Beras SPHP Jadi Strategi Utama

Untuk menekan harga beras, Tito meminta kepala daerah menggelar operasi pasar minimal dua minggu sekali.

Operasi pasar dilakukan dengan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan didistribusikan oleh Bulog.

Penyaluran beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 direncanakan mencapai 1,3 juta ton.

Harga beras SPHP telah ditetapkan berdasarkan tiga zona wilayah: Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB) sebesar Rp12.500/kg, Zona 2 (Sumatera, NTT, Kalimantan) sebesar Rp13.100/kg, dan Zona 3 (Maluku, Papua) sebesar Rp13.500/kg.

Tito menekankan agar beras SPHP diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah yang masih mengalami lonjakan harga beras.

"Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin," ia mengungkapkan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras SPHP melalui skema kontinjensi, yaitu pembayaran dilakukan setelah beras terjual.

Tito menyampaikan bahwa penyaluran beras SPHP mulai menunjukkan hasil positif, dengan penurunan harga beras di 58 kabupaten/kota pada minggu keempat Agustus.

Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap komoditas pangan lain yang masih tinggi harganya, seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Editor :
Tria Dianti