DPRD Kalbar Serahkan Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat ke Pimpinan DPR RI

Pantau - Ketua Fraksi dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyerahkan aspirasi mahasiswa serta masyarakat kepada Wakil Ketua DPR RI dan sejumlah Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalbar dalam audiensi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Kalbar

"Audiensi tersebut membahas aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalbar yang selama lima hari terakhir melakukan aksi demonstrasi di Pontianak, termasuk tuntutan 17+8 poin serta berbagai persoalan strategis daerah," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, di Jakarta, Rabu.

Seluruh aspirasi masyarakat telah diteruskan kepada pimpinan DPR RI sebagai bentuk komitmen DPRD Kalbar memperjuangkan kepentingan daerah.

"Tuntutan 17+8 itu memang ada yang sudah dipenuhi, namun kami juga membawa permasalahan lain di Kalbar, terutama masalah Program Keluarga Harapan (PKH), pertambangan emas tanpa izin (PETI), masalah perkebunan sawit, serta sistem bagi hasil yang masih tidak adil bagi Kalbar," tuturnya.

Keadilan Fiskal dan Infrastruktur Strategis

Kalbar sebagai daerah penghasil karet dan kelapa sawit terbesar di Indonesia justru hanya memperoleh dana bagi hasil (DBH) yang kecil.

"Tahun lalu, DBH mencapai lebih dari Rp50 miliar, namun sekarang jauh menurun. Ini sangat merugikan daerah. Belum lagi dari sektor pertambangan dan hasil alam lainnya yang cukup besar, tetapi bagi hasilnya tidak sebanding dengan kontribusi Kalbar terhadap devisa negara," katanya.

DPRD Kalbar juga meminta pemerintah pusat melalui Bappenas mempercepat operasional penuh dan penyediaan fasilitas di Pelabuhan Internasional Kijing.

"Pelabuhan Kijing harus menjadi pintu strategis bagi ekspor-impor agar perputaran ekonomi Kalbar meningkat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi dari luar daerah," kata Zulfydar.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah nyata menjembatani aspirasi masyarakat Kalbar, khususnya terkait keadilan fiskal, peningkatan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada daerah.