Pantau - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penayangan pesan pemerintah di media publik seperti bioskop merupakan hal yang wajar selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di Jakarta pada hari Minggu, merespons perbincangan publik terkait penayangan video pendek berisi program-program Presiden Prabowo Subianto yang tayang di sejumlah bioskop nasional.
"Tentunya, sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," ungkapnya.
Penayangan Video Program Pemerintah di Bioskop Tuai Perhatian
Video yang menjadi viral tersebut menampilkan potongan aktivitas dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, disertai data capaian sejumlah program pemerintah.
Beberapa capaian yang ditampilkan antara lain adalah total produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, serta beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, ditampilkan pula peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan berdirinya 100 Sekolah Rakyat.
Video juga memuat informasi tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Mekanisme Penayangan dan Tanggapan Publik
Video ditayangkan sebelum film utama dimulai di bioskop-bioskop, dan pihak penyelenggara memberikan peringatan agar penonton tidak merekam layar selama video berlangsung.
Setelah penayangan selesai, pemutaran film utama dilanjutkan sebagaimana mestinya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
