Pantau - Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi IV DPR, Rokhmin Dahuri, menyatakan bahwa PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam memandang pentingnya ketahanan pangan bagi kelangsungan bangsa, khususnya kesejahteraan petani dan nelayan.
Hal ini disampaikan Rokhmin saat berdialog langsung dengan para petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2025.
Revisi UU Pangan dan Normalisasi Saluran Air Jadi Sorotan
"Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama," ungkap Rokhmin.
Ia juga menegaskan bahwa saat ini proses revisi Undang-Undang Pangan tengah berjalan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan petani dan nelayan.
Dalam kesempatan tersebut, Rokhmin menyampaikan salam dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal," tuturnya di hadapan ratusan petani.
Aspirasi Petani Ditanggapi Serius oleh PDIP dan Pemerintah Daerah
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa pangan adalah soal hidup dan mati bangsa.
Ia menyebut bahwa petani harus memiliki akses terhadap lahan, air, benih, dan dukungan alat produksi.
"Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri," ujar Hasto.
Dalam acara tersebut, Hasto menerima simbol cangkul dari perwakilan petani, sementara Bupati Bekasi sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara, menerima simbol parang sebagai komitmen mendampingi perjuangan petani.
Beberapa petani juga menyampaikan aspirasi mereka, di antaranya:
- Ibu Ani meminta harga beras dijaga minimal Rp12.000 per liter agar tetap terjangkau.
- Kelompok Tani Kramat Kaya II mengeluhkan kerusakan pintu air.
- Pak Asep dari Desa Sukawerta menyebut saluran air yang belum dinormalisasi kerap menyebabkan gagal panen.
- Pak Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II menyoroti tiga hal: normalisasi saluran dari hulu, sulitnya solar untuk traktor, dan dukungan benih IR64 dari Pemprov Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan Peraturan Daerah untuk perlindungan lahan pertanian.
"Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani," katanya.
Hasto juga mengingatkan bahwa lahan subur tidak boleh dikonversi menjadi kawasan industri.
"Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani," ia menegaskan.
Sebagai bagian dari peringatan Hari Tani Nasional 2025 yang jatuh pada 24 September, DPP PDIP juga menggelar Seminar Nasional Hari Tani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
